Pernahkah kita membayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk terbang dengan jet pribadi? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengklarifikasi mengenai penggunaan jet mewah oleh Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, biaya untuk sekali perjalanan menggunakan jet pribadi diperkirakan mencapai Rp90 juta per orang. Pahala menjelaskan, “Diestimasi Rp90 juta satu orang. Ya kalau dia terbang komersil gitu ya kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa dimana gitu. Itu sekitar Rp90 juta satu orang.” Dengan empat orang di dalam jet—Kaesang, istrinya Erina Gudono, kakak ipar Kaesang, dan seorang staf—total biaya perjalanan bisa mencapai sekitar Rp360 juta.
Apa yang sedang diselidiki KPK terkait jet pribadi ini? Saat ini, KPK sedang mendalami asal-usul jet pribadi yang digunakan Kaesang. Apakah jet tersebut milik negara atau milik pribadi? Ini adalah pertanyaan yang perlu jawaban jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Apa kata Kaesang tentang perjalanan ini? Kaesang Pangarep mengklarifikasi bahwa perjalanan ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu dilakukan dengan jet pribadi. Namun, Kaesang mengaku hanya menumpang, atau dalam bahasa gaulnya, “nebeng.” Dalam keterangannya, Kaesang mengatakan, “Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat.” Dia menambahkan, “Perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bekennya nebeng pesawat teman.” Kaesang memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut dan menyerahkan hal tersebut kepada kuasa hukum dan juru bicara.
Apa langkah selanjutnya untuk Kaesang? Kaesang didampingi oleh Sekjen PSI dan Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, saat kedatangannya ke KPK. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan pentingnya dukungan dari pihak-pihak terdekat dalam menghadapi masalah ini.
Situasi ini mengundang kita untuk berpikir lebih dalam tentang transparansi penggunaan fasilitas pribadi, terutama yang melibatkan tokoh publik. Meskipun Kaesang mengklaim hanya “nebeng,” masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang asal-usul jet pribadi tersebut. Apakah ini murni dari fasilitas pribadi atau ada campur tangan pihak lain? Hal ini penting agar tidak ada kesan bahwa fasilitas negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
