Apa yang sebenarnya terjadi di balik megahnya alokasi anggaran untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara? Dengan anggaran triliunan rupiah, pemerintah pusat menjadi pemain utama, namun keluhan terkait fasilitas yang tidak memadai mulai mengemuka. Apakah ini menjadi tanda bahwa anggaran besar tidak selalu menjamin kualitas?

PON 2024 ini mendapat perhatian besar karena anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 3,9 triliun, dengan lebih dari Rp 2,2 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Liputan6.com, “APBN menyumbang lebih dari Rp 2,2 triliun, sedangkan APBD mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.” Ini menunjukkan peran dominan pemerintah pusat dalam mendanai acara olahraga terbesar di Indonesia ini.

Namun, meskipun anggaran yang besar, keluhan tentang fasilitas olahraga dan makanan mulai terdengar. Banyak atlet dan ofisial mengeluhkan kondisi tempat tinggal dan makanan yang tidak layak. Mengapa, dengan anggaran yang melimpah, masalah ini masih terjadi? Ini menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab agar PON tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Bagaimana rincian anggaran ini terdistribusi? Sumatera Utara mendapatkan alokasi terbesar, termasuk Rp 216 miliar dari Kemenpora untuk pertandingan dan Rp 821 miliar dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur seperti stadion. Sementara itu, Aceh juga tidak kalah, dengan dukungan Rp 270 miliar dari Kemenpora dan hampir Rp 904 miliar dari Kementerian PUPR untuk renovasi venue. Namun, tantangan tetap ada: apakah daerah tuan rumah benar-benar siap menjalankan tanggung jawab ini?

Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan pentingnya peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan PON. “Ini adalah event nasional, sehingga kewenangan pemerintah pusat harus kembali seperti dulu. Saat ini PON lebih banyak menjadi tanggung jawab tuan rumah dan KONI,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Ini mengisyaratkan bahwa pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih jelas agar pelaksanaan PON dapat berjalan maksimal.

Masyarakat juga berharap agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga PON tidak hanya sukses dari segi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi daerah tuan rumah. Apakah kolaborasi ini akan terwujud? Ini menjadi harapan yang perlu kita cermati ke depan.

Dengan segala tantangan yang ada, kita patut optimis bahwa PON 2024 bisa menjadi momentum untuk perbaikan dalam penyelenggaraan acara olahraga di Indonesia. Mari kita dukung agar anggaran yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.