KHABAR, PATI – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Pos Kota Pati, Senin (25/8). Mereka serentak mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Aksi Massa di Kantor Pos

Menurut informasi dari Polresta Pati, aksi tersebut bukan berupa demonstrasi melainkan pengiriman surat bersama.

“Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin.

Massa akan bergerak dari posko utama yang terletak di depan kantor DPRD Pati. Posko ini sebelumnya dibangun sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan aksi penolakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati.

Inisiator Membatalkan Demo Jilid II

Namun, rencana demo jilid II mengalami perubahan. Inisiator aksi, Ahmad Husain Hafid, menyatakan bahwa dirinya telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

Keputusan ini membuat format aksi bergeser hanya pada pengiriman surat ke KPK.

Rencana Pergerakan Massa

Meski demikian, massa tetap akan bergerak menuju Kantor Pos dengan membawa perlengkapan aksi. Dari data polisi, massa menyiapkan truk sebagai mobil komando yang akan mengiringi perjalanan posko menuju Kantor Pos.

“Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ujar Hafid.

Pengamanan dari Aparat Gabungan

Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.245 personel gabungan dikerahkan. Pasukan terdiri dari Polri, TNI, hingga Satpol PP yang disebar di berbagai titik strategis.

Liputan6.com telah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini diterbitkan, Teguh belum memberikan tanggapan.