KHABAR, PATI- Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025) pagi sekitar pukul 09.30 WIB, tiba di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Mereka menuntut lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas kasus yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo.
Massa Datangi KPK
Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar selawatan di depan Gedung Merah Putih KPK.
Petugas keamanan dari satpam dan kepolisian berjaga mengatur arus lalu lintas agar situasi tetap kondusif.
Rombongan warga Pati datang menggunakan sejumlah bus, sambil membawa poster berisi tangkapan layar pemberitaan terkait Bupati Pati Sudewo.
Kasus Dugaan Suap Sudewo
Sudewo sebelumnya dipanggil KPK pada 27 Agustus 2025 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Usai pemeriksaan, Sudewo menegaskan, “Saya menjawab semua pertanyaan penyidik KPK dengan jujur dan apa adanya, termasuk mengenai aliran uang tersebut.”
Nama Sudewo sudah muncul dalam sidang kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 9 November 2023.
Dalam sidang itu, disebutkan KPK menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar.
Jaksa penuntut umum KPK bahkan menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Bantahan Sudewo
Meski demikian, Sudewo membantah telah menerima uang hasil suap tersebut.
Dia juga membantah tudingan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Perkembangan Kasus Korupsi Kereta Api
Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka sejak OTT dilakukan.
Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang, termasuk dua korporasi.
Pada 12 Agustus 2025, KPK kembali menetapkan tersangka ke-15, yakni ASN Kemenhub bernama Risna Sutriyanto.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini terkait beberapa proyek besar, antara lain:
Jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi jalur kereta api di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam proyek tersebut, diduga terjadi rekayasa pemenang tender sejak proses administrasi hingga penentuan pelaksana proyek.
