KHABAR, MATARAM – Aksi pelemparan mikrofon beserta tiangnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB), Zamroni Aziz, saat acara pelantikan pejabat di Dompu, NTB, pada Sabtu 20 September 2025, viral di media sosial dan memicu gelombang kritik publik.
Video Viral Aksi Pejabat
Dalam video berdurasi 28 detik itu, terlihat Zamroni melempar mikrofon ke samping dengan emosi.
Video tersebut semula diunggah ke YouTube oleh salah seorang tamu undangan, namun kemudian diturunkan.
Potongan video lain kembali muncul dan cepat menyebar di berbagai akun media sosial.
Kritik dari Mahasiswa
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram langsung menyampaikan protes keras terhadap tindakan Zamroni.
“Perilaku itu merusak citra institusi. Seorang pejabat publik seharusnya memberi teladan, bukan memperlihatkan sikap emosional,” ujar Bidang Pemberdayaan Ummat HMI Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang.
HMI menegaskan pihaknya akan:
Melaporkan Zamroni ke Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mendesak Kementerian Agama RI mencopot Zamroni dari jabatannya.
“Kami meminta Kementrian Agama untuk mencopot H. Zamroni Aziz dari jabatannya sebagai Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB,” tambah L. Aldiara.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Zamroni sempat memberikan klarifikasi kepada sejumlah media. Ia menyebut aksinya hanya sebuah candaan karena merasa terganggu dengan posisi mikrofon saat pelantikan.
Belakangan, video permintaan maaf Zamroni juga beredar. Dalam video itu, ia mengaku khilaf atas tindakannya.
Namun, klarifikasi dan permintaan maaf tersebut tidak mampu meredam kritik publik.
“Apapun alasannya, tindakan pelemparan mic itu menunjukkan arogansi dan mencederai martabat pejabat publik. Kemenag RI harus segera turun tangan,” tegas HMI dalam pernyataan lanjutan.
Bungkam Saat Dikonfirmasi
Upaya konfirmasi wartawan kepada Zamroni Aziz tidak membuahkan hasil.
Saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, Zamroni hanya mengirimkan foto kegiatan pelantikan tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Sikap bungkam Zamroni justru semakin memperkuat tuntutan agar Kementerian Agama RI segera mengevaluasi kepemimpinannya di NTB.
