Khabar – Gerakan UPR Memanggil pada Kamis, 12 September 2024. Setiap KBM UPR terhimpun oleh setiap Lembaga Organisasi Mahasiswa di Universitas Palangka Raya seluruh termasuk BEM FISIP UPR turun dalam Mimbar Bebas yang di laksanakan di Aula Rahan.

Fernando Fairsky, selaku Gubernur BEM FISIP UPR menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pihak Rektorat, adapun terkait infrastruktur, sistem informasi akademik SI-UBER, kebijakan kriteria Keringanan & Penurunan UKT, dan poin penting utama perihal permintaan tegas dalam keseriusan pihak Universitas turut mengawal Kasus Pelecehan Seksual terhadap Mahasiswa UPR yang menjadi korban.

“Kami mendesak pihak Rektorat hinggapun Dekanat untuk serius dalam menangani dan mengawal korban Pelecehan Seksual di lingkup kampus! Pimpinan jangan diam dan abai terhadap kasus yang terjadi pada segenap civitas akademika” – Fernando Fairsky, Gubernur BEM FISIP UPR

Mengingat kasus tersebut pernah membuat gempar di lingkungan Universitas Palangka Raya hanya saja kasus tersebut yang melibatkan oknum Dosen UPR, harus di hentikan oleh pihak Polda Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak cukup bukti.

Harapan Gubernur BEM FISIP UPR, Satgas PPKS Universitas Palangka Raya dapat diberdayakan secara optimal dalam menangani isu pelecehan seksual agar keadilan dan perlindungan para korban terakomodir dengan baik.

Gubernur BEM FISIP UPR dalam pernyataannya seusai forum berlangsung, menyatakan bahwa “Segala bentuk upaya pelecehan seksual merupakan kecacatan akhlak yang tidak dapat dibenarkan! Apabila ini terjadi di lingkup FISIP UPR, saya selaku Pimpinan BEM FISIP UPR siap menjadi garda terdepan dalam mengawal isu tersebut di usut tuntas!”