Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Kalimantan, khususnya di bagian timur dan selatan, jadi pengingat keras bagi pemerintah daerah. Menurut Agustin Teras Narang, anggota DPD RI, OTT ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan internal pemerintahan daerah, sehingga membuat risiko pelanggaran semakin besar.
Teras Narang menilai, kegagalan pengawasan internal ini jadi salah satu penyebab munculnya masalah korupsi yang semakin sulit dihindari. “OTT ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan di pemerintahan daerah masih sangat lemah,” kata Teras. Menurutnya, pimpinan daerah perlu menunjukkan kapabilitas, profesionalitas, dan integritas yang lebih baik.
Pengawasan Pembangunan Daerah Masih Lemah
Salah satu poin yang ditekankan oleh Teras Narang adalah pentingnya pengawasan dalam pembangunan di daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan tata kelola keuangan. Dia menyoroti bagaimana pengelolaan anggaran sering kali tidak dilakukan dengan baik, yang berpotensi menimbulkan korupsi atau penyalahgunaan dana.
“Pengawasan atas pembangunan daerah harus ditingkatkan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga tata kelola keuangan,” ujar Teras Narang. Ia menambahkan, tanpa pengawasan yang ketat, tata kelola keuangan daerah bisa semakin tidak terkontrol dan rentan terhadap penyimpangan.
DPD RI dan Penguatan Pengawasan Anggaran
Dalam podcast Lider, Teras Narang menyampaikan bahwa peran DPD RI sebenarnya sangat strategis, terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan Undang-Undang dan anggaran negara. “DPD RI tidak lemah, hanya saja peran pengawasan kita harus lebih dioptimalkan,” katanya. Teras menyadari bahwa masih banyak pihak yang meremehkan peran DPD RI, padahal penguatan pengawasan dari lembaga ini sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap penyimpangan anggaran.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperkuat pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran daerah, demi kepentingan jangka panjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Pengawasan Berjenjang di Semua Tingkatan
Teras Narang juga menyoroti perlunya pengawasan berjenjang yang lebih kuat di setiap level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Kelemahan pengawasan ini menjadi salah satu masalah mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah. Menurut Teras, sering kali masalah muncul karena tidak adanya pengawasan yang cukup dari pihak-pihak terkait.
“Masalah utama yang sering terjadi dalam pembangunan daerah adalah lemahnya pengawasan berjenjang. Ini yang harus diperbaiki, agar setiap penggunaan anggaran bisa lebih akuntabel,” jelas Teras. Baginya, pengawasan yang efektif harus dilakukan secara sistematis dari tingkat paling atas hingga bawah, karena semua level pemerintahan berperan dalam suksesnya tata kelola keuangan daerah.
Tanggung Jawab Pimpinan Daerah dalam Pengelolaan Anggaran
Menurut Teras, tanggung jawab utama dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di daerah tetap berada di pundak para pimpinan daerah. Masyarakat harus mulai sadar bahwa pemimpin yang kompeten dan berintegritas sangat diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat dan pembangunan berjalan lancar.
“Kalau pemimpin daerahnya tidak kapabel, ya jangan heran kalau pembangunan tidak sesuai harapan. Pengawasan yang lemah juga menambah risiko terjadinya penyimpangan,” katanya. Teras mengingatkan bahwa tanpa integritas dari para pemimpin, pembangunan daerah akan terus menghadapi masalah yang sama berulang kali.
Pencegahan dan Penindakan Korupsi Harus Tegas
Selain pengawasan, Teras Narang juga menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan langkah-langkah pencegahan, agar risiko penyimpangan bisa diminimalisir. Namun, di sisi lain, penindakan juga harus dilakukan dengan tegas, konsisten, dan konsekuen.
“Penindakan harus tegas dan tidak pandang bulu. Kalau tidak begitu, integritas pembangunan bisa terancam,” ujarnya. Dengan pencegahan yang baik dan penindakan yang tegas, Teras berharap, pembangunan di daerah bisa berjalan sesuai harapan dan anggaran tidak disalahgunakan.
Penguatan Peran DPD RI dalam Pengawasan Anggaran Daerah
Teras Narang juga mengajak masyarakat untuk memperkuat peran DPD RI, khususnya dalam hal pengawasan politik anggaran. Ia percaya bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran sangat diperlukan agar pembangunan bisa benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan membawa kemajuan daerah yang signifikan.
“DPD RI harus semakin berperan dalam memastikan anggaran negara digunakan secara bijak dan tepat sasaran,” jelas Teras. Dia berharap, melalui pengawasan yang lebih kuat, pembangunan di daerah bisa lebih merata dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Lemahnya Pengawasan Jadi Tanda Bahaya Bagi Pembangunan Daerah
Teras Narang kembali menekankan bahwa kasus OTT di Kalimantan menjadi tanda bahaya bagi pemerintah daerah. Menurutnya, OTT tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal masih sangat lemah dan harus segera diperbaiki.
“Kita harus belajar dari kasus ini. Pengawasan yang lemah hanya akan menambah masalah bagi pembangunan,” katanya. Teras juga mengingatkan bahwa profesionalitas, kapabilitas, dan integritas sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Dengan pengawasan yang baik, pengelolaan anggaran yang tepat, dan integritas yang kuat dari para pemimpin daerah, Teras berharap pembangunan di Kalimantan dan daerah lain di Indonesia bisa lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
