KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memaparkan capaian dan tantangan pembangunan sepanjang tahun 2024 melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng ke-8, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat Paripurna yang berlangsung Senin (24/3/2025) ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Tengah dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Arton S. Dohong.
Gubernur Kalteng yang berhalangan hadir diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, yang membacakan pidato pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024.
Capaian Positif Pembangunan Kalteng 2024
Dalam paparannya, Katma menyampaikan bahwa penyusunan LKPJ ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi sarana transparansi atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
“LKPJ ini berisi tentang informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang meliputi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai persoalan yang dihadapi, serta beberapa solusi dalam upaya mencapai Visi dan Misi dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026,” ujar Katma.
Ia menyoroti beberapa capaian penting yang diraih Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2024, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial.
Berikut capaian utama yang disampaikan:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 73,73 pada 2023 menjadi 74,28 di tahun 2024.
Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,26 persen, sedikit naik dari 5,11 persen di 2023, namun tetap di bawah rata-rata nasional 8,57 persen.
Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,10 persen menjadi 4,01 persen.
Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,14 persen menjadi 4,46 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melonjak dari Rp 208 triliun menjadi Rp 222,9 triliun.
Gini Ratio sebagai indikator ketimpangan membaik dari 0,317 menjadi 0,304, lebih baik dari rata-rata nasional 0,381.
Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Efisiensi
Terkait realisasi keuangan, Katma menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah mencapai Rp 8,33 triliun atau 90,29 persen dari target Rp 9,22 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target, yaitu Rp 2,81 triliun atau 104,31 persen dari target awal.
Sementara itu, Dana Transfer tercatat sebesar Rp 5,33 triliun atau 81,76 persen dari yang ditetapkan.
“Selain itu, dalam penggunaannya anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada,” ungkap Katma.
Katma juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan masih bersifat makro dan belum final karena masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Laporan akhir akan dipaparkan dalam rapat paripurna berikutnya setelah proses audit oleh BPK RI selesai dilakukan.
Dorongan Sinergi untuk Masa Depan Kalteng
Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat terus memperkuat kerja sama dan sinergi dengan DPRD dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan.
Transparansi dan akuntabilitas dianggap menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dengan fondasi capaian yang kuat di tahun 2024, Kalteng optimistis menatap tahun-tahun berikutnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. (asp)
