KHABAR, PALANGKA RAYA – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah (Disdagperin Kalteng) memperkuat peran strategisnya dalam menekan inflasi dan mengurangi kemiskinan melalui program Pasar Murah yang menjadi salah satu prioritas 100 Hari Kerja Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Program ini dirancang agar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, bisa mengakses bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdagperin Kalteng, Rangga Lesmana, fokus utama dari program ini adalah masyarakat miskin yang tinggal di desa-desa terpencil.
“Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas,” ujar Rangga, Kamis (17/4/2025).
Target Distribusi Pasar Murah
Merujuk data terakhir, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 5,26 persen.
Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.
Sebagai bentuk intervensi nyata, Pemprov Kalteng menargetkan distribusi Pasar Murah ke 1.432 desa di seluruh wilayah provinsi.
Jumlah paket sembako yang disiapkan dalam program ini mencapai 140.000 paket.
“Target penyaluran 140.000 paket ke 1.432 desa di seluruh Kalteng, ini merupakan progres yang baik,” terang Rangga.
Program ini tidak hanya dijalankan dalam kerangka 100 Hari Kerja, tetapi juga dirancang untuk berkelanjutan.
“Program ini akan tetap berkelanjutan guna memenuhi keperluan bahan pokok masyarakat dengan harga terjangkau serta pengendalian inflasi di Kalteng,” tegas Rangga.
Disdagperin Kalteng Siapkan 250 Miliarder Baru
Selain program Pasar Murah, Disdagperin Kalteng juga menginisiasi program pencetakan 250 miliarder baru sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi daerah.
Langkah awal program ini telah dimulai melalui pelatihan gratis bagi 10 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).
Pelatihan ini menjadi fondasi dalam menciptakan pelaku usaha baru yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Dengan dua program unggulan ini, Disdagperin Kalteng berharap dapat memberi dampak nyata dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
