KHABAR, PALANGKA RAYA – Departemen Aksi dan Pelayanan GMKI Komisariat FEB UPR Cabang Palangka Raya pada Selasa, 26 Agustus 2025, menyampaikan kritik keras terhadap wacana kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi Rp100 juta per bulan.
Langkah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi banyak tantangan.
Kritik Terhadap Wacana Kenaikan Gaji DPR
Kepala Departemen Aksi dan Pelayanan, Verdi, menyebut wacana kenaikan gaji DPR mencerminkan ketimpangan dalam alokasi sumber daya fiskal.
Menurutnya, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan distribusi, sebab justru menambah beban APBN tanpa menghasilkan output produktif yang signifikan.
“Kalau DPR minta Rp100 juta, sementara guru masih berjuang dengan Rp1 juta, itu bukan negara berdaulat. Itu negara yang sedang salah arah,” tegas Verdi.
Ia menilai kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan opportunity cost besar, di mana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor produktif justru habis untuk konsumsi politik.
Prioritas Harusnya Pada Pendidikan
Verdi menegaskan, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan pada peningkatan gaji guru dan dosen.
“Bangsa ini tidak butuh DPR yang sibuk memperbesar gaji sendiri. Bangsa ini butuh pemimpin yang paham prioritas: sejahterakan pendidik dan masyarakat, karena mereka fondasi peradaban,” katanya.
GMKI menekankan bahwa guru dan dosen bukan hanya tenaga kerja biasa, melainkan agen perubahan yang berperan vital dalam mencetak sumber daya manusia unggul.
Investasi pada pendidikan, lanjutnya, mampu memberikan multiplier effect terhadap produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Tiga Tuntutan GMKI
Melalui pernyataannya, GMKI Komisariat FEB UPR Cabang Palangka Raya mendesak agar pemerintah dan DPR mengambil langkah nyata dengan tiga tuntutan utama:
- Batalkan wacana kenaikan gaji DPR menjadi Rp100 juta.
- Naikkan gaji guru dan dosen sebagai pondasi peradaban bangsa.
- Hentikan politik anggaran yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Penegasan Terakhir
Verdi menekankan, Indonesia tidak akan maju jika kebijakan publik terus memanjakan elit politik dan melupakan pendidikan.
“Guru dan dosen adalah agen perubahan, bukan beban negara. Jika negara sungguh ingin maju, hargai mereka dengan kesejahteraan yang layak, bukan hanya slogan ‘pahlawan tanpa tanda jasa’,” pungkasnya.
