Kenapa keamanan data kita masih rentan, bahkan di level tertinggi? Ini pertanyaan yang banyak orang tanyakan setelah data NPWP Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa pejabat tinggi lainnya bocor dan tersebar di internet. Gimana nggak, data sensitif seperti NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email mereka jadi barang dagangan. Sebuah akun bernama @secgron di media sosial X memposting hal ini, yang langsung viral dengan 26.000 likes dan dilihat oleh 1,6 juta orang.

Kutipan dari postingan itu menyebutkan, “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku.”

Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sampel data yang dijual, hacker yang mengaku bernama Brojka, membocorkan informasi rinci seperti nama, NIK, NPWP, alamat lengkap hingga 25 nama teratas dari 10.000 sampel. Data-data tersebut termasuk milik Presiden Jokowi dan keluarganya.

Satu hal yang bikin heran, kok bisa ya, data ini dengan mudahnya diretas? Netizen pun berbondong-bondong mengekspresikan kecurigaan mereka. Salah satu netizen dengan akun @uyeuyeuyeee menulis, “Bjorka lagi. Coba tebak kasus apa yang sedang dicoba untuk ditutupi?” Komentar ini seakan mengindikasikan bahwa ada isu besar yang mungkin sedang dikaburkan oleh pemerintah.

Kekecewaan juga melanda publik. Seorang netizen lain, @agunsux, menyatakan, “gak ada berita menyenangkan dari pemerintah ini.” Komentar ini menggambarkan betapa frustasinya masyarakat melihat data pribadi bisa dijual begitu saja tanpa perlindungan maksimal.

Kasus ini jelas menunjukkan adanya kelemahan besar dalam sistem keamanan data kita. Dengan semakin banyaknya data sensitif yang beredar di internet, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dalam hal melindungi privasi. Padahal, di era digital seperti ini, perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat penting.

Kebocoran data sebesar ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperketat sistem keamanan digital kita. Tidak bisa dipungkiri, keamanan siber adalah tanggung jawab besar di era serba digital ini. Meski kita harus berpikir positif bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti kejadian ini, namun kita juga perlu tetap kritis. Bagaimana bisa data sebesar itu bocor tanpa deteksi dini?

Mungkin juga, ini adalah momen bagi kita untuk lebih peduli pada privasi data kita sendiri. Menggantungkan semua keamanan pada pihak ketiga seperti pemerintah atau perusahaan teknologi jelas tidak cukup. Sebagai pengguna internet, kita juga harus aktif menjaga data pribadi kita.

Dengan adanya kasus ini, kita bisa berharap agar pemerintah benar-benar memperketat sistem keamanan data di Indonesia. Kita perlu optimis bahwa masalah ini bisa diatasi, tapi tetap kritis agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.