Apakah langkah yang diambil OJK sudah cukup untuk melindungi hak-hak pemegang polis? Pertanyaan ini pasti terlintas di benak kita saat mendengar sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dikenakan kepada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas ini setelah kedua perusahaan terbukti melanggar sejumlah aturan dalam bidang perasuransian. Langkah ini, menurut OJK, bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.
Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Ismail Riyadi, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, “Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.”
Meski sanksi ini tampak sebagai langkah yang keras, Jiwasraya dan Berdikari Insurance masih diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo. Hal ini memastikan bahwa pemegang polis tetap mendapatkan hak mereka meski perusahaan tengah menghadapi pembatasan kegiatan usaha.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana dampak larangan penutupan pertanggungan baru terhadap keberlanjutan bisnis kedua perusahaan ini? Terhitung sejak 11 September 2024, Jiwasraya dan Berdikari Insurance dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru sampai penyebab sanksi PKU diatasi. Ini jelas mengisyaratkan tantangan besar bagi kelangsungan operasional mereka.
Yang menarik adalah upaya komunikasi OJK yang meminta kedua perusahaan tetap menjaga saluran komunikasi dengan pemegang polis. “Selanjutnya, OJK meminta PT AJS dan PT BIC untuk tetap membuka saluran komunikasi dengan pemegang polis sebagai bentuk pelayanan konsumen/pemegang polis,” kata Ismail. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun ada sanksi, fokus tetap diberikan pada hak-hak konsumen dan transparansi.
Jiwasraya sendiri masih menghadapi tantangan lain terkait restrukturisasi polis. Meski 99,7 persen pemegang polis telah menyetujui skema tersebut dan dialihkan ke IFG Life, masih ada 0,3 persen yang belum setuju. Ini bisa menjadi celah yang menambah kerumitan proses penyehatan keuangan mereka.
Langkah OJK yang mengimbau Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait restrukturisasi juga penting untuk dicermati. “OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Aman Santosa. Keputusan hukum yang diambil nantinya akan berperan besar dalam menentukan masa depan perusahaan.
Namun, apakah cukup hanya menghormati proses hukum? Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab oleh manajemen Jiwasraya dan Berdikari Insurance. Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan oleh Jiwasraya pada 2023, dengan fokus pada perlindungan konsumen, masih dalam proses. RPK ini diharapkan bisa menjadi solusi atas defisit keuangan besar yang selama ini menjadi masalah utama perusahaan.
Di sisi lain, kasus Berdikari Insurance tak kalah pelik. Perusahaan asuransi ini terjerat masalah gagal bayar, terutama terkait dengan asuransi kapal angkutan. Dengan demikian, keputusan OJK untuk memberikan sanksi PKU bisa jadi merupakan langkah pencegahan yang krusial agar masalah ini tidak semakin meluas.
Langkah OJK untuk memberikan sanksi PKU tampaknya menjadi sinyal tegas untuk meningkatkan akuntabilitas dalam industri perasuransian. Meski ada pertanyaan seputar dampak jangka panjang bagi kedua perusahaan, penting bagi kita untuk melihat ini sebagai upaya perlindungan konsumen dan stabilitas industri. Ini adalah waktu yang tepat untuk menilai kembali peraturan yang ada dan memastikan bahwa ke depannya, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak dini.
