KHABAR, PALANGKA RAYA – Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palangka Raya kembali mendapat perhatian serius melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025, dengan sorotan utama pada perlunya pendekatan menyeluruh dan berbasis data agar program penanganan tepat sasaran.
Gambaran Umum Kemiskinan di Palangka Raya
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya 2025 digelar di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin 7 Juli 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Amos Adam Residul menegaskan bahwa kemiskinan di kota ini perlu ditangani dengan cara yang terintegrasi.
Ia menyampaikan bahwa angka kemiskinan Palangka Raya memang termasuk rendah di tingkat provinsi maupun nasional, namun tantangannya masih kompleks.
“Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 tercatat sebanyak 10,7 ribu jiwa, atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk salah satu yang terendah di Kalimantan Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” ucap Amos.
Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan
Amos menjelaskan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi titik kritis yang harus diperhatikan dalam program penanggulangan kemiskinan.
Data BPS mencatat bahwa sekitar 54 persen penduduk miskin hanya berpendidikan lulusan SD dan SMP.
Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam memperoleh pekerjaan dengan upah setara Upah Minimum Regional.
“Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ini soal pendidikan, soal keterampilan, soal akses, bahkan sampai pada dimensi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelasnya.
Amos juga menyoroti minimnya keterampilan angkatan kerja dari kelompok masyarakat miskin.
Ia menyebut bahwa sebagian besar kesulitan memasuki pasar kerja karena tidak memiliki kemampuan yang relevan.
Sebagian lainnya menghadapi tantangan motivasi atau semangat kerja yang rendah.
Pentingnya Data dan Sinergi Lintas Sektor
Dalam kesempatan tersebut Amos menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang akurat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Ia berharap Rakor Penanggulangan Kemiskinan ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor.
Menurutnya keberhasilan penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Statistik yang kami rilis bukan sekadar angka. Di balik setiap persentase itu ada kehidupan nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua,” pungkas Amos.
(MC. Kota Palangka Raya/Nitra/ndk)
