KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menggelar Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih merata dan berbasis aspirasi rakyat jelang penyusunan RKPD Tahun 2026.
Acara strategis ini berlangsung di Aula BAPPERIDA, Jalan Diponegoro, Palangka Raya, Rabu (19/2/2025), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Forum dibuka secara virtual oleh Kepala BAPPERIDA Kalteng, Leonard S. Ampung, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah perencanaan yang inklusif dan terukur.
“Tujuan utamanya adalah menetapkan prioritas RENJA Perangkat Daerah Provinsi yang selaras dengan rancangan RENJA PD Kabupaten/Kota,” ujar Leonard.
Pendekatan Partisipatif dan Bottom-Up
Leonard menjelaskan bahwa forum ini menggunakan metode partisipatif dan pendekatan bottom-up yang mengutamakan masukan dari masyarakat di level terbawah.
Dengan cara ini, kebutuhan riil masyarakat bisa masuk dalam sistem perencanaan, memastikan pembangunan tidak sekadar top-down tapi sesuai realita di lapangan.
Metode ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus meningkatkan efektivitas program pembangunan di tahun mendatang.
Sinkronisasi Antardaerah Jadi Kunci
Tak hanya sekadar forum diskusi, kegiatan ini juga jadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Kalteng.
Sinergi ini sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan tidak tumpang tindih dan seluruh sektor dapat bergerak dalam satu arah yang terkoordinasi.
Kolaborasi lintas wilayah juga dinilai sangat penting dalam mengatasi tantangan bersama, terutama dalam isu pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur Jadi Isu Strategis
Salah satu pembahasan utama dalam forum ini adalah pembangunan infrastruktur wilayah, yang dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Fokus infrastruktur ini menyasar pada penguatan konektivitas antarwilayah, baik dari sisi transportasi, digitalisasi layanan publik, hingga pembangunan fasilitas dasar.
Pembangunan yang merata di sektor infrastruktur juga dinilai akan meningkatkan daya saing daerah serta ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah.
Dengan forum ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas untuk menjawab tantangan pembangunan 2026 secara lebih konkret dan terarah.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. (Red)
