KHABAR, PALANGKA RAYA – Sidang Pleno Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen pelayanan hukum yang adil, modern, dan berintegritas di Kalimantan Tengah.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, hadir langsung dalam sidang yang digelar di Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Senin (10/2/2025).

Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurutnya, sidang ini bukan hanya sekadar seremonial tahunan, namun menjadi ajang evaluasi kinerja serta perumusan strategi hukum yang lebih baik.

“Sidang pleno hari ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja peradilan selama satu tahun terakhir, dan menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum ke depan,” ujarnya.

Peran Strategis Pengadilan Tinggi

Edy Pratowo menegaskan, keberadaan Pengadilan Tinggi sangat strategis dalam menegakkan hukum serta menjaga hak-hak masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pengadilan juga menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan daerah melalui penindakan hukum terhadap praktik-praktik menyimpang.

Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah pemberantasan pungutan liar, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh kalangan masyarakat Kalimantan Tengah, melalui putusan-putusan yang adil dan bijaksana,” tegasnya.

Komitmen Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Diah Sulastri Dewi, menyampaikan laporan kinerja lembaganya sepanjang 2024.

Ia menjelaskan bahwa seluruh capaian berlandaskan pada Rencana Strategis 2020–2024 dan perjanjian kinerja tahun 2024.

“Kami telah mencanangkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta terus melakukan upaya pembangunan hingga saat ini,” ungkapnya.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan sejumlah prestasi membanggakan.

Daftar Penghargaan dan Prestasi Pengadilan di Kalteng

• Pengadilan Tinggi Palangka Raya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020.
• Pengadilan Negeri Sampit memperoleh WBK pada tahun 2019.
• Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga menyabet WBK di tahun 2020.
• Lembaga peradilan menerima penghargaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas pelaporan gratifikasi secara transparan.

Harapan Akan Sistem Peradilan yang Lebih Maju

Dengan segala evaluasi dan strategi yang dirancang, diharapkan sistem peradilan di Kalimantan Tengah semakin terbuka, terpercaya, dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Semangat pembaruan ini juga menjadi bukti nyata bahwa lembaga peradilan terus berbenah demi melayani masyarakat dengan integritas dan keadilan.

(asp)