KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dengan mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi strategis yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Soroti Potensi BBM dan Alat Berat
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menyoroti potensi besar yang masih belum tergarap dari sektor bahan bakar minyak (BBM), alat berat, serta kendaraan bermotor.
“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ucap Agustiar.
Ia menekankan bahwa transaksi BBM di Kalteng cukup tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih rendah.
Selain itu, masih banyak kendaraan dan alat berat yang digunakan di Kalteng namun belum berplat KH.
“Kalau orang beli BBM di sini, besar sekali dampaknya. Belum lagi alat berat, dan penggunaan plat KH. Itu bisa jadi sumber PAD kalau kita kelola dengan baik,” tambahnya.
Sinergi Lintas Sektor dan Komitmen Dunia Usaha
Agustiar menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum (APH), untuk mengawasi dan menindak pelanggaran di lapangan.
“Kami akan kerja sama dengan semua pihak, termasuk APH. Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Gubernur juga mengimbau agar perusahaan dan pelaku usaha menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah.
“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Fokus Sektor 3P: Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa Gubernur menaruh fokus pada optimalisasi PAD dari sektor 3P: Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan.
“Yang pertama tujuan beliau untuk meningkatkan PAD, di mana adalah penyumbang-penyumbang PAD-nya adalah berada di sektor 3P,” katanya.
Anang menambahkan, kendaraan operasional milik perusahaan juga diharapkan berplat KH agar memberikan kontribusi bagi daerah.
Instruksi Pembayaran Pajak dan Penggunaan Wapu Resmi
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh perusahaan menyelesaikan kewajiban perpajakan, terutama:
Pajak alat berat
Pajak air permukaan
Pembelian BBM dari Wajib Pungut (Wapu) resmi yang ditunjuk pemerintah Kalteng
“Kemudian harus membeli minyak dari wapu yang sudah kita tunjuk, bukan wapu yang di luar Kalteng. Nanti akan merugikan kita, karena pajaknya dibayar di luar daerah dan minyaknya masuk ke Kalteng,” jelas Anang.
“Beliau juga mengharapkan meminta semua perusahaan itu segera membayarkan pajak alat beratnya. Kemudian juga membayar pajak air permukaan. Apa yang menjadi wewenang kita di provinsi yang wajib dibayarkan oleh pihak investor, itu diminta beliau harus segera mungkin dilakukan. Jangan sampai ada perusahaan-perusahaan lain yang memang tidak mau membayar pajak,” tambahnya.
Optimalkan PAD untuk Pembangunan Berkelanjutan
Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dan menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Tujuannya, agar pembangunan di Kalimantan Tengah dapat lebih mandiri, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.
