KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menerima audiensi dari SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi pada Kamis siang, 15 Mei 2025.
Pertemuan digelar di Ruang Kerja Gubernur Kalteng, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya.
Audiensi ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sektor energi nasional.
SKK Migas dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris.
Pertemuan membahas kontribusi industri migas terhadap pembangunan daerah di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Provinsi berharap keberadaan SKK Migas bisa memberikan manfaat konkret bagi masyarakat lokal.
Dukungan Penuh Gubernur Kalteng
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk berbagai program strategis.
“Pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus diskusi terkait berbagai hal strategis yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Edy menegaskan, Gubernur Kalteng menyambut baik audiensi tersebut.
“Dalam kesempatan ini, Alhamdulillah, bapak Gubernur menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah dan program yang direncanakan oleh SKK Migas ke depan,” lanjutnya.
Pihak Pemprov menilai SKK Migas memiliki potensi besar dalam membantu memajukan pembangunan di wilayah Kalteng.
Kolaborasi di Sektor Prioritas
Audiensi juga membahas potensi kerja sama di sektor lain di luar energi.
Isu ketahanan pangan menjadi salah satu topik penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Pemerataan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah juga masuk dalam agenda pembahasan.
SKK Migas dinilai dapat berkontribusi tidak hanya dalam pengelolaan sumber daya energi, tetapi juga pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Diharapkan kehadiran mereka juga bisa berkontribusi dalam membangun daerahnya, membangun Kalimantan Tengah secara umum dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tandas Edy.
Pemerintah Provinsi berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi nyata di sektor-sektor prioritas pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan memperkuat konektivitas antara pemerintah daerah dan dunia usaha energi nasional.
(asp)







