KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik di wilayahnya melalui Rapat Koordinasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 yang digelar di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Rabu, 30 Juli 2025.
Acara tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, mewakili Plt. Sekda, menyampaikan bahwa situasi konflik sosial, politik, dan ekonomi global saat ini sangat dinamis.
Stabilitas Politik Jadi Prioritas
Menurut Sunarti, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sangat penting, terutama untuk mengantisipasi dampak dari konflik global.
“Pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi dampak konflik, kita tahu bersama saat ini konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut. Maka dari itu, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah harus mengantisipasi dampak buruknya,” kata Sunarti.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dan edukasi masyarakat demi menjaga kestabilan sosial politik di daerah.
Waspadai Hoaks dan Intoleransi
Sunarti menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran berita hoaks dan provokasi, yang bisa memicu tindakan intoleransi dan radikalisme.
“Perlunya peningkatan koordinasi aparat terkait dalam rangka deteksi dini, cegah dini dan ciptakan kondisi yang kondusif,” jelasnya.
Langkah konkret perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran paham-paham berbahaya yang dapat memecah belah masyarakat.
Keberagaman Adalah Tantangan dan Kekuatan
Sunarti juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan sosial di Kalimantan Tengah adalah aset yang harus dijaga bersama.
Ia mengajak semua pihak untuk membangun komunikasi yang inklusif dan menghindari prasangka.
“Melalui kegiatan ini, kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ingin menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik, sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi gesekan yang dapat mengganggu stabilitas sosial maupun keamanan di wilayah kita,” tutup Sunarti.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan semua elemen dalam menjaga harmoni dan keamanan daerah. (jendra)
