KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan hasil pengawasan Program Kartu Huma Betang Sejahtera pada Kamis, 31 Juli 2025.
Pertemuan berlangsung di Ruang Bajakah, Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat ini menjadi tindak lanjut pengawasan terhadap salah satu program prioritas Gubernur Kalteng yang rencananya akan diluncurkan pada awal tahun 2026.
Hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mewakili Gubernur Kalteng untuk memimpin jalannya pertemuan.
BPKP Sampaikan Hasil Pengawasan Program Kartu Huma Betang
Yuas Elko menyampaikan bahwa agenda ini merupakan forum penyampaian sekaligus pembahasan hasil pengawasan oleh BPKP terhadap pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera.
“Hari ini dari BPKP akan memaparkan secara detail kembali terhadap pelaksanaan Kartu Huma Betang supaya sesuai dengan aturannya secara pengawasan. Sehingga nantinya program Kartu Huma Betang Sejahtera ini tidak ada temuan dan bisa berhasil,” ujar Yuas.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkrit atas berbagai masalah sosial dan ekonomi di Kalimantan Tengah.
Empat Sektor Jadi Fokus Evaluasi
Kepala BPKP Provinsi Kalteng, Ilham Nurhidayat, menjelaskan bahwa pihaknya hadir dalam forum tersebut untuk menyampaikan kajian dan telaah pengawasan yang telah dilakukan.
“Kami secara koridornya adalah dalam bentuk kajian, pengawasan, dan telaah. Sehingga dalam pelaksanaan program ini nantinya bisa sejalan dengan regulasi yang ada, tata kelolanya, dan yang terpenting bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, BPKP tetap akan memberikan rekomendasi dan masukan, namun keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam presentasinya, Ilham menyampaikan empat sektor utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi awal Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yaitu:
Sektor Kemiskinan
Angka kemiskinan tahun 2024 naik menjadi 5,17%
Ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial masih tinggi
Wilayah terdampak dinilai tidak resilient
Sektor Pendidikan
Akses pendidikan hanya sampai tingkat SMP (8 tahun)
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kalteng di peringkat 32 nasional
Kualitas pendidikan masih dalam kategori sedang
Sektor Kesehatan
Umur Harapan Hidup (UHH) di bawah rata-rata nasional
Sebanyak 20% peserta JKN dinyatakan nonaktif
Sektor Pertanian
Nilai Tukar Petani Provinsi (NTPP) 2024 berada di angka 96,92
Menurun dari tahun sebelumnya (98,89)
Asuransi pertanian tidak efektif, dengan tingkat klaim hanya 7%
Perlu Akselerasi dan Indikator Terukur
Ilham menyarankan agar pelaksanaan program difokuskan pada perumusan indikator yang terukur.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan sasaran yang jelas untuk mengoptimalkan dampak program di tengah masyarakat.
Dengan pembahasan bersama ini, diharapkan Kartu Huma Betang Sejahtera dapat diluncurkan sesuai regulasi dan memberi manfaat nyata bagi warga Kalimantan Tengah.
