KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu–Kamis, 10–11 September 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak di seluruh kabupaten/kota.
Peserta dan Narasumber
Bimtek berlangsung selama dua hari dengan peserta sebanyak 40 orang secara luring dan 435 orang secara daring.
Peserta terdiri dari pejabat eselon II, administrator dari kabupaten/kota, hingga perwakilan instansi terkait.
Narasumber utama berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang hadir secara virtual.
Pentingnya Pemahaman Konvensi Hak Anak
Kepala Dinas P3APPKB Kalteng, Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1990.
“Bimtek ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan kita untuk mengarusutamakan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. Setiap keputusan yang kita buat harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak,” tegas Linae dalam sambutannya.
Prinsip Utama Konvensi Hak Anak
Ia mengingatkan bahwa KHA terdiri atas 54 pasal dengan empat prinsip utama:
Non-diskriminasi
Kepentingan terbaik bagi anak
Hak hidup dan perkembangan
Penghargaan atas pandangan anak
Menurut Linae, keempat prinsip ini wajib diinternalisasi oleh setiap pemangku kepentingan agar perlindungan anak tidak berhenti hanya pada wacana, tetapi benar-benar terlaksana dalam program.
Mendorong Kabupaten/Kota Layak Anak
Selain memperkaya pemahaman regulasi, Bimtek ini juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Kalimantan Tengah.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum awal memperkuat sistem perlindungan anak di Kalimantan Tengah serta mendorong pembangunan ramah anak yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan,” tambah Linae.
Harapan dari Bimtek
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng menekankan bahwa Bimtek tidak hanya berhenti pada diskusi.
Diharapkan kegiatan ini juga melahirkan gagasan konstruktif yang bisa diterapkan langsung di lapangan.
Dengan jumlah peserta yang besar, baik luring maupun daring, transfer pengetahuan diharapkan dapat menjangkau hingga ke tingkat kabupaten/kota.
