KHABAR, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (7/10/2025). Ia menilai pemerataan fiskal yang adil sangat penting agar pembangunan nasional berjalan seimbang di seluruh Indonesia.
Dorongan Evaluasi Keadilan Fiskal
Dalam paparannya, Edy Pratowo menyoroti ketimpangan pembagian DBH yang menurutnya belum mencerminkan kontribusi ekonomi setiap daerah, terutama wilayah penghasil sumber daya alam. “Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam, namun hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, jumlah yang bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi non-penghasil,” ujarnya.
Edy menegaskan bahwa ketimpangan tersebut dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan di daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Ia menyampaikan bahwa persoalan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi ajakan bersama untuk meninjau kembali sistem distribusi fiskal nasional agar lebih adil.
Ajakan untuk Tinjau Sistem Fiskal Nasional
“Kami tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun, tetapi mengajak semua pihak untuk meninjau kembali aspek keadilan fiskal. Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang apabila setiap daerah memperoleh ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tegasnya.
Menurut Edy, reformasi kebijakan fiskal harus memastikan daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi anggaran yang sesuai agar mampu mempercepat pemerataan pembangunan.
Respons Kementerian Keuangan
Pihak Kementerian Keuangan RI menjelaskan bahwa perubahan formula dana transfer daerah merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perubahan itu diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi dana yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Komitmen Kalteng Dukung Kebijakan Fiskal Nasional
Edy Pratowo menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan melakukan evaluasi formula transfer dana pada triwulan pertama 2026. Ia menegaskan komitmen Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus mendukung kebijakan fiskal nasional yang berkeadilan dan berpihak pada daerah penghasil. “Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.
