KHABAR, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh kekuatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Edy Pratowo dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI, yang digelar di Jakarta pada 7 Oktober 2025.
Menurutnya, beberapa daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan alokasi dana transfer yang berpotensi menunda sejumlah program pembangunan.
Pemprov Kalteng Tetap Dukung Kebijakan Fiskal Nasional
Meski menghadapi tantangan pengurangan dana, Pemprov Kalteng tetap menunjukkan sikap konstruktif dalam mendukung kebijakan fiskal nasional.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” tutur Edy.
Ia menyebut bahwa pemerintah daerah memahami perlunya penyesuaian sementara, sembari memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorong Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Transfer
Dalam kesempatan itu, Edy juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana evaluasi kebijakan transfer dana daerah yang dijadwalkan akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Pada prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” ujar Edy.
Ia menambahkan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Kalteng Siap Jadi Mitra Aktif Pemerintah Pusat
Edy berharap agar proses sinkronisasi ini dapat memperkuat efektivitas pembangunan dan menjamin pemerataan hasil pembangunan di seluruh Indonesia.
“Kami berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat semakin diperkuat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, kami yakin akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wakil Gubernur Kalteng menegaskan komitmen daerahnya untuk menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air.
