KHABAR, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menyerukan agar pemerintah pusat menerapkan sistem pembagian dana bagi hasil yang lebih adil antara pusat dan daerah. Seruan itu disampaikan dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Kalteng Minta Keadilan Dana Bagi Hasil
Dalam forum tersebut, Edy menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Ia menyebut, daerahnya menjadi penghasil utama sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.
Namun, menurutnya, porsi dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kalteng masih belum sebanding dengan besarnya kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.
“Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan ratusan triliun, triliunan. Nah, ketika kembali ke daerah, ke Kalimantan Tengah, ke daerah penghasil, itu nilainya enggak sampai ratusan, enggak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya sekian miliar,” ungkap Edy.
Ketimpangan Dana Hambat Pembangunan
Edy menilai, ketimpangan pembagian hasil itu berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah.
Sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan menjadi lambat berkembang akibat keterbatasan anggaran.
Padahal, menurutnya, infrastruktur adalah kunci membuka konektivitas wilayah pedalaman dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.
Dorong Kemandirian Fiskal dan Hilirisasi
Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa sistem pembagian hasil yang lebih proporsional akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.
Dengan dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat mempercepat:
Pembangunan pabrik pengolahan hasil alam,
Pengembangan fasilitas hilirisasi industri, dan
Peningkatan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut, kata Edy, akan menjadi kunci meningkatkan daya saing daerah, menekan laju inflasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat meninjau ulang mekanisme pembagian dana bagi hasil agar lebih berpihak kepada daerah penghasil yang berperan besar menopang ekonomi nasional.
