KHABAR, PALANGKA RAYA – Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik kembali ditegaskan. Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Aula Kanderang Tingang Kantor Diskominfosantik, Rabu (15/10/2025).
Akses Informasi Pendidikan untuk Semua
Reza mengungkapkan, sejak dipercaya memimpin Disdik Kalteng pada 13 Desember 2023, langkah pertamanya adalah membuka akses informasi pendidikan seluas-luasnya kepada publik. “Kami ingin bukan hanya keluarga besar sekolah yang tahu kondisi sekolahnya, tetapi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia bisa melihat bagaimana keadaan sekolah-sekolah kita,” ujarnya.
Di bawah kewenangan provinsi, Dinas Pendidikan Kalteng membina satuan pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH). Perubahan nama dari Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi Sekolah Khusus (SKH) dilakukan sebagai bentuk empati terhadap aspirasi masyarakat. “Banyak orang tua yang merasa kurang nyaman dengan istilah SLB. Aspirasi itu kami dengarkan dan kami tuntaskan dalam waktu tiga bulan. Kini seluruh SLB sudah resmi menjadi SKH,” jelas Reza.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Reza menjelaskan, visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disdik Kalteng adalah mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi diwujudkan dengan membuka proses dan data layanan pendidikan kepada masyarakat, serta memberi ruang bagi publik untuk memberi masukan. “Kami ingin masyarakat bisa memberikan feedback, baik positif maupun negatif, agar layanan pendidikan kita benar-benar partisipatif,” tegasnya.
Pengakuan Nasional dan Efisiensi Anggaran
Menurut Reza, upaya keterbukaan informasi ini mendapat perhatian dari tingkat nasional. Sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan telah berkunjung ke Kalteng, antara lain Mendikdasmen Abdul Mu’ti, serta dua Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Stella Christie dan Fauzan. “Ini bukti bahwa apa yang kita lakukan sudah sejalan dengan arah kebijakan nasional dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi dan keterbukaan data berdampak langsung pada efisiensi anggaran. “Dengan digitalisasi dan keterbukaan data, kita bisa hemat dari pemborosan anggaran dan lebih efektif dalam pelaksanaan program,” kata Reza.
Sarana Digital dan Inklusif untuk Publik
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap keterbukaan informasi, Disdik Kalteng telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, baik manual maupun digital. Selain kotak saran konvensional, kini tersedia fitur digital melalui Platform PENA Kalteng, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan atau permohonan informasi secara langsung melalui WhatsApp resmi Disdik.
Disdik Kalteng juga menyediakan akses inklusif bagi penyandang disabilitas, seperti:
Dokumen dalam huruf Braille,
Fasilitas kursi roda,
Akses digital yang ramah disabilitas.
Untuk publikasi, Dinas Pendidikan aktif memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, agar informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kolaborasi dengan Komisi Informasi
Menutup paparannya, Reza menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Ia juga mengajak Komisi Informasi Provinsi Kalteng ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. “Ke depan kami ingin Komisi Informasi juga bisa mengajar di sekolah-sekolah kita. Cukup dengan satu klik, bisa langsung terhubung ke siswa, seperti saat Gubernur dan Forkopimda mengajar. Anak-anak Kalteng sudah terbiasa belajar dari sosok-sosok inspiratif, dan kami ingin KI menjadi bagian dari itu,” pungkasnya.
