KHABAR, PALANGKA RAYA – Upaya mempercepat pemerataan akses internet dan literasi digital di Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui sinergi pemerintah daerah dan DPR RI, salah satunya lewat Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Palangka Raya, Senin (5/1/2026), dan dihadiri langsung oleh Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana bersama pejabat Eselon III, Eselon IV, serta Jabatan Fungsional Tertentu.
Percepatan Digitalisasi dan Penanganan Blank Spot
Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana menyampaikan perkembangan terbaru penanganan wilayah blank spot di Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu prioritas program Pemerintah Provinsi.
Ia menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi, khususnya pelayanan publik di tingkat desa, terus dilakukan melalui berbagai skema pengusulan dan pemanfaatan teknologi satelit.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik. Selain itu, Diskominfosantik juga telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online,” ungkap Rangga Lesmana.
Tantangan Pembangunan BTS di Wilayah Pedalaman
Meski demikian, Rangga Lesmana mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki kondisi geografis luas dan sulit dijangkau.
Ia menilai pertimbangan bisnis operator seluler menjadi kendala utama, terutama terkait biaya operasional tinggi di wilayah pedalaman yang belum diimbangi dengan subsidi pemerintah.
Alokasi Akses Internet dari Pemerintah Pusat
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi Kalimantan Tengah di tingkat pusat sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Kalimantan Tengah memperoleh alokasi 50 titik Akses Internet dari Kemkomdigi.
“Pada tahun 2026 ini kita mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya ada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya diberikan untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelas Andina.
Sorotan BTS Bermasalah dan Permintaan Data Detail
Selain itu, Andina juga menyoroti masih adanya BTS yang telah terbangun namun tidak berfungsi atau tidak memiliki sinyal.
Ia meminta Diskominfosantik Kalteng untuk segera menyiapkan data detail terkait wilayah blank spot dan BTS bermasalah agar dapat langsung dikomunikasikan ke pimpinan Bakti Kemkomdigi.
“Saya minta datanya, Pak. Kalau lewat birokrasi biasa mungkin butuh waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke Ibu Dirut agar segera dicarikan solusi. Kita harus pastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Penguatan Literasi Digital dan Perlindungan Anak
Dalam pertemuan tersebut, isu literasi digital juga menjadi perhatian utama, terutama terkait maraknya konten negatif, judi online, dan pinjaman online ilegal yang mulai menyasar anak-anak dan generasi muda.
Andina mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas serta peningkatan peran pengawasan orang tua.
Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi menggelar kegiatan literasi digital secara masif dan daring dengan sasaran ribuan peserta di berbagai kabupaten dan kota.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan mendukung lahirnya generasi muda Kalimantan Tengah yang berdaya saing.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Diskominfosantik Kalteng dan Anggota DPR RI Komisi I beserta rombongan. (TRA)
