Khabar.co.id – PALANGKA RAYA – Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional, yang mengharuskan pengelolaan keuangan daerah yang bijak dan bertanggung jawab.
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan nasional, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan ekonomi yang diambil tidak membebani masyarakat, terutama kelompok yang lebih rentan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekonomi Daerah
Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ekonomi tahun 2025 antara lain adalah perlambatan ekonomi global, inflasi yang terus melanda, gangguan rantai pasok, serta perubahan iklim. Selain itu, ketegangan geopolitik dan konflik perang di beberapa wilayah dunia juga berpotensi mempengaruhi kestabilan ekonomi, baik nasional maupun daerah.
Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat
Arton S. Dohong juga menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian rakyat. “Kebijakan kenaikan PPN dan cukai sebesar 12 persen, pengetatan penyaluran subsidi BBM, serta kenaikan tarif energi seperti listrik melalui sistem NIK, dan kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022, dipastikan akan mempengaruhi perekonomian, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Arton. Kebijakan-kebijakan ini harus diantisipasi untuk menghindari beban yang berlebihan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Prioritas Kesejahteraan Rakyat dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meski peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, Arton menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. “Uang yang kita kelola berasal dari keringat rakyat melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, kita ditantang untuk menggunakan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah juga harus berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan prinsip ini, diharapkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan bersama.
Harapan Kerja Sama untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
Arton berharap semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, meskipun di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
(Asp)
