KHABAR, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti dua isu penting di daerah, yakni kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang dinilai belum maksimal, serta maraknya pencurian dan penjarahan sawit di lahan perusahaan hasil penyitaan Satgas Penataan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
Kinerja Tim PKS Dinilai Belum Maksimal
Bambang menilai Tim PKS di tingkat kabupaten/kota belum menunjukkan peran yang optimal dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Ia menegaskan, sejumlah kasus di daerah justru dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujarnya, Selasa (19/8).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta agar Tim PKS lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan konflik kepada masyarakat.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya laporan progres secara berkala, agar masyarakat bisa memantau langkah penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah.
“Jangan sampai persoalan langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tutupnya.
Penjarahan Sawit Usai Penyitaan Satgas PKH
Selain itu, Bambang juga menyoroti persoalan baru pascapenyitaan lahan sawit oleh Satgas PKH, khususnya di Kabupaten Seruyan.
Ia menilai maraknya pencurian dan penjarahan sawit pasca-penyitaan terjadi karena lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH seharusnya dilaksanakan dengan koordinasi yang kuat bersama pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan hingga ke tingkat adat,” ujarnya kepada media, Minggu (17/8).
Ia menegaskan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan potensi polemik yang bisa muncul usai penyitaan lahan.
“Sudah kami ingatkan sejak FGD dua bulan lalu, bahwa langkah penyegelan lahan tanpa koordinasi menyeluruh akan menciptakan polemik, terutama dengan adanya oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penjarahan di area yang telah disegel,” jelasnya.
Bambang khawatir kondisi ini dapat memicu konflik horizontal dan mengganggu stabilitas keamanan di Kalimantan Tengah.
“Kami khawatir hal ini bisa mengganggu stabilitas dan keamanan daerah. Kalteng bisa saja dicap sebagai wilayah yang tidak kondusif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan peran Agrinas sebagai pengelola lahan dari pusat pascapenyitaan.
“Kalau semua lahan sawit yang disita kemudian dikelola oleh Agrinas dari pusat, daerah dapat apa? Dapat rusuhnya saja? Ini harus ada kejelasan,” sindirnya.
Ajakan Duduk Bersama
Bambang mendesak Satgas PKH, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga tokoh adat, untuk duduk bersama menyusun langkah komprehensif agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Jangan sampai semua pihak saling lepas tangan dan daerah yang menanggung akibatnya. Kami yang di daerah harus ‘cuci piring’ dan meredam konflik yang seharusnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan meminta perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap masalah ini.
“Kita ingin aturan ditegakkan, tapi juga harus berdasarkan prinsip koordinasi dan konsolidasi lintas sektor. Kalau tidak, daerah akan terus-menerus jadi korban konflik kepentingan,” pungkasnya. (red)
