Polda Sulawesi Selatan baru saja menetapkan 21 tersangka dalam tiga kasus besar tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp84 miliar. Kasus-kasus ini melibatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan penyalahgunaan fasilitas kredit, yang kini sedang dalam penyelidikan intensif oleh pihak berwajib.
Barang Bukti yang Disita dalam Kasus Korupsi
Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono, mengungkapkan bahwa barang bukti yang telah disita dalam penyidikan ini cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah:
350 dokumen terkait kasus
Kendaraan
Forklift
Telepon seluler
Laptop
Uang tunai sekitar Rp2,3 miliar
Irjen Yudhiawan menegaskan bahwa barang bukti ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan lebih lanjut. Hal ini juga menunjukkan komitmen Polda Sulsel dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Tersangka yang Hadir di Persidangan
Dalam proses hukum ini, 17 dari 21 tersangka telah hadir dalam persidangan. Namun, ada beberapa yang terlibat dalam kasus berbeda dan tidak hadir. Salah satunya adalah seorang tersangka yang saat ini berada di Papua dan tidak bisa hadir dalam persidangan karena kondisi kesehatan.
Kasus-Kasus Korupsi yang Sedang Diselidiki
Beberapa kasus yang tengah diselidiki oleh Polda Sulsel terkait pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana negara. Di antaranya adalah:
Pembangunan jalan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020
Pembangunan pasar Labukkang di Kota Parepare pada tahun 2019
Beberapa fasilitas kredit konstruksi yang disalahgunakan
Modus operandi yang dilakukan para tersangka cukup beragam. Penyalahgunaan wewenang, manipulasi dokumen kontrak, serta ketidaksesuaian antara spesifikasi pekerjaan dengan kontrak menjadi bagian dari dugaan tindakan korupsi.
Modus Operandi yang Dilakukan oleh Para Tersangka
Penyelidikan mengungkap bahwa para tersangka menggunakan berbagai modus untuk meraup keuntungan pribadi dengan merugikan negara. Beberapa modus yang ditemukan adalah:
Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi
Manipulasi dokumen kontrak
Ketidaksesuaian antara spesifikasi pekerjaan dan kontrak yang sudah disepakati
Persekongkolan antar berbagai pihak untuk mengambil keuntungan dari proyek-proyek tersebut
Penyalahgunaan Fasilitas Kredit
Selain itu, penyalahgunaan fasilitas kredit juga menjadi bagian dari skema korupsi ini. Tersangka diduga memalsukan dokumen, melanggar ketentuan pemberian kredit, dan menggunakan kredit untuk tujuan di luar yang telah disetujui. Bahkan, beberapa pihak diketahui melampaui batas wilayah kerja cabang bank yang memberi kredit tersebut.
Ancaman Hukum Bagi Tersangka Korupsi
Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga dikenakan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya cukup berat, mulai dari 1 tahun hingga hukuman seumur hidup, tergantung pada beratnya peran mereka dalam tindak pidana korupsi tersebut.
Penyelidikan ini masih berlanjut, dan Polda Sulsel berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
