Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menghilangkan praktik korupsi di lingkungan kementerian.

Dalam pesan yang disampaikan pada acara “Kick Off Meeting Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025-2029,” Menag mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik kementerian.

Dalam acara yang bertempat di auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Menag mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan.”

Di hadapan para peserta, Menag menyampaikan pesan langsung dari Presiden, yang memberi mandat kepada seluruh kementerian untuk bersih dari oknum-oknum yang melakukan tindakan menyimpang.

“Kemarin rapat terakhir, Pak Presiden betul-betul berpesan, kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya beri mandat kepada kementerian. Menteri sepenuhnya harus melakukan pembersihan kepada kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya,” kata Nasaruddin Umar.

Menag meminta agar seluruh jajaran Kementerian Agama tidak terlibat dalam tindakan koruptif, terutama dalam pelaksanaan anggaran.

Ia menegaskan bahwa setiap pegawai harus bertindak sesuai aturan dan menghindari pemberian yang bukan haknya, terutama kepada pimpinan.

“Jangan memberikan kepada menteri apa yang bukan menjadi haknya,” ujar Menag.

Pesan ini ditekankan untuk memastikan bahwa seluruh pejabat dan staf berkomitmen menjaga integritas serta tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara.

Menag menegaskan keseriusannya dalam menjalankan komitmen ini.

Ia siap menghadapi segala risiko yang mungkin muncul akibat langkah-langkah bersih-bersih yang dilakukan di kementeriannya.

Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi adalah bagian dari tanggung jawabnya.

“Kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun risikonya,” tegas Nasaruddin Umar._‑

Menag juga memberi pesan khusus kepada para kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag di seluruh provinsi.

Ia meminta agar pasangan para pejabat Kemenag tidak melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kinerja suaminya dalam mengemban tugas negara.

Misalnya, kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang seharusnya mendukung, jangan sampai justru menjadi beban bagi negara.

“Boleh kita berikan kegiatan DWP, tapi jangan sampai DWP merecokin tugas-tugas suaminya,” ungkap Menag.

Ia mengingatkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan harus bersifat mendukung, bukan menambah beban dalam pelaksanaan tugas negara.

Menag juga memberi instruksi khusus kepada staf khusus dan tenaga ahli untuk tidak menyalahgunakan posisinya dalam proyek atau promosi jabatan.

Ia menekankan bahwa staf khusus dan tenaga ahli memiliki tugas yang jelas dan harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Saya juga minta kepada tim staf khusus dan tenaga ahli berkali-kali, jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian,” kata Menag.