Program pembangunan 3 juta rumah menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajukan permohonan tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun.
Tambahan ini diperlukan untuk memenuhi target ambisius dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Menteri Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia untuk tahun 2025 saat ini hanya Rp 5,1 triliun.
Padahal, kebutuhan sebenarnya mencapai Rp 53,6 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48,4 triliun yang perlu segera diatasi.
“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun,” ungkap Menteri Ara saat memberikan pernyataan usai bertemu dengan Kementerian Keuangan, Sabtu (16/1/2024).
Beliau menambahkan bahwa pihaknya berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat memberikan dukungan penuh untuk penganggaran program ini demi mencapai target yang telah ditetapkan.
Kementerian PKP tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Menteri Ara, kementerian telah menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.
Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kolaborasi dengan bank penyalur subsidi perumahan untuk memperluas cakupan program.
Selain itu, Menteri Ara mengumumkan perubahan signifikan pada target pembangunan rumah subsidi.
“Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” jelasnya.
Perubahan ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses program rumah subsidi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dengan melibatkan pendanaan dari sektor perbankan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah.
Menurutnya, sektor properti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, seperti meningkatkan investasi, mendukung industri terkait, dan membuka lapangan kerja.
Namun, Suahasil juga menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut terkait penambahan anggaran.
Hal ini mengingat kebutuhan anggaran besar memerlukan kajian menyeluruh sebelum keputusan final diambil.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pihak penting turut hadir, seperti Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Sesditjen Perumahan Ir. Hidayat, Direktur PPP Haryo Bekti, dan Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu.
Kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mewujudkan program ini.
