(Khabar) – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin mendekati kenyataan. Rumah susun (rusun) khusus ASN yang dibangun di IKN telah rampung, lengkap dengan perabotan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, “Rusun ASN terdapat 14 tower yang sudah selesai dan full furnished.”
Secara keseluruhan, total rusun ASN di IKN terdiri dari 47 tower dengan 2.820 unit. Masing-masing unit memiliki luas 98 m² dan didesain untuk menunjang kehidupan modern, termasuk di dalamnya personel dari Hankam, Polri, BIN, dan Paspampres.
Hunian ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti fitness center dan ruang publik di dua lantai pertama, sementara 10 lantai lainnya diisi unit-unit hunian. Setiap unit memiliki tiga kamar tidur dan menerapkan konsep smart home. Fasilitas ritel, ekspedisi, dan perbankan juga tersedia di area ini.
Sidang Kabinet Paripurna di IKN
Persiapan pemindahan ASN semakin terasa dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada 13 September 2024.
“Kita tahu bahwa nanti akan ada rencana rapat Kabinet Paripurna di IKN tanggal 13,” ungkap Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Lebih dari itu, IKN juga sudah siap menerima tamu kenegaraan, dengan fasilitas khusus untuk para tamu negara.
Menariknya, meski Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkantor penuh di IKN selama masa jabatannya, ia akan sering melakukan kegiatan di sana.
“Saya muter ke daerah tapi mungkin berangkatnya dari IKN,” ujarnya. Artinya, IKN tidak hanya sekadar lokasi administratif baru, tetapi juga akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, termasuk rapat dengan menteri, menerima tamu, hingga pertemuan dengan investor.
Groundbreaking Proyek Asing di IKN
Tak hanya ASN yang akan segera pindah, IKN juga mulai menjadi pusat perhatian investor asing. Pada pertengahan September 2024, Jokowi dijadwalkan melakukan groundbreaking dua proyek investasi asing di IKN, dari China dan Australia.
Proyek investasi dari China bergerak di sektor jasa campuran, sedangkan Australia di sektor pendidikan. Hasan Nasbi menambahkan, “Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kepercayaan swasta dan investor asing untuk berinvestasi di IKN sudah kelihatan wujudnya.”
Dengan selesainya pembangunan rusun ASN dan persiapan Sidang Kabinet Paripurna, pemindahan ASN ke IKN bukan lagi sekadar rencana, melainkan sebuah kenyataan yang akan segera terjadi.
Namun, satu hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana nantinya ASN dan pegawai pemerintah ini akan beradaptasi dengan lingkungan baru yang diklaim modern dan canggih. Apakah fasilitas yang ditawarkan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Tidak hanya soal infrastruktur fisik, namun kita juga perlu bertanya: apakah perpindahan ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintah?
Apakah para pegawai dan pejabat negara akan merasa lebih produktif dengan suasana baru di IKN, atau justru akan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri?
Di satu sisi, masuknya investasi asing tentu menjadi kabar baik untuk pertumbuhan ekonomi di IKN. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata pada potensi risiko.
Seberapa besar dampak dominasi investor asing terhadap arah pembangunan IKN dan pengaruhnya terhadap masyarakat lokal? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa investasi asing ini tidak malah menguasai ekonomi di IKN dan menomorduakan kepentingan dalam negeri?
Yang jelas, dengan segala persiapan dan ambisi besar yang ditanamkan di IKN, kita tidak bisa hanya menonton dari pinggir lapangan.
Perlu pengawasan ketat dan evaluasi terus-menerus agar apa yang direncanakan benar-benar bisa terwujud sesuai harapan, tanpa mengorbankan kepentingan ASN, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.
