Khabar – Dalam sebuah pertemuan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka meminta maaf kepada pejabat TNI-Polri jika ada kekurangan dalam kebijakan dan interaksi selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Permintaan maaf ini disampaikan sebagai bentuk refleksi dan pengakuan atas berbagai kekurangan yang mungkin terjadi dalam masa pemerintahannya.
“Saya mohon maaf jika ada dalam 10 tahun ini telah memimpin ada hal yang dirasa kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa belum maksimal baik dalam kebijakan maupun dalam kita berinteraksi,” ujar Jokowi dengan nada tulus.
Presiden juga mengakui ketidaknyaman yang mungkin ditimbulkan oleh ketidaktahuan dalam menyapa pejabat tertentu secara langsung. “Kadang-kadang ada yang saya salami ada yang enggak saya salami, ada yang luput enggak salaman, ‘waduh masa saya enggak disalami presiden padahal saya Pangdam’, ya saya kan enggak hafal Pangdamnya yang mana, Kapolda yang mana kalau enggak ngenalin,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan arahan khusus kepada TNI dan Polri. Ia meminta agar kedua institusi ini menjadi yang terdepan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan.
“Saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama bagi perempuan dan anak dalam mencari perlindungan. Baik dari KDRT, kekerasan seksual, kekerasan fisik, bully, hingga penganiayaan,” tegas Jokowi.
Presiden menggarisbawahi pentingnya peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.
“Hal-hal kecil seperti ini menjadi sesuatu yang humanis, manis, dan meningkatkan citra institusi,” ungkapnya.
Jokowi juga memperingatkan TNI-Polri untuk menghindari pelanggaran etik dan pidana yang dapat merusak citra institusi, seperti judi online, narkoba, dan pelecehan seksual.
“Jika saudara-saudara melakukan hal yang buruk, dampak negatifnya besar. Hati-hati,” kata Jokowi dengan tegas.
Permintaan maaf Presiden Jokowi ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang penuh tanggung jawab dan kesadaran atas kekurangan yang ada.
Dalam konteks peran TNI-Polri, penekanan Jokowi pada perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah langkah yang sangat positif dan sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
Namun, penting bagi kita untuk melihat apakah arahan ini akan diimplementasikan secara efektif. Keberhasilan reformasi dan perbaikan institusi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada tindakan nyata di lapangan.
Dukungan dan tindakan nyata dari TNI-Polri sangat penting untuk memastikan bahwa pesan Presiden Jokowi ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi langkah nyata dalam melindungi hak dan keselamatan masyarakat.
Mari kita bersama-sama mendorong agar langkah-langkah ini tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi juga tindakan yang konsisten demi kebaikan dan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.
