Khabar – Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana sumber anggaran untuk program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan di tahun 2025? Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa anggaran untuk program ini tidak akan diambil dari dana mereka. Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, dengan tegas menyatakan bahwa “Bappenas ya (untuk) Bappenas,” dalam konferensi pers di Menara Bappenas, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 September 2024.
Suharso menjelaskan bahwa sudah ada anggaran khusus yang disiapkan untuk mendukung program ini. Jadi, jika bukan dari anggaran Bappenas, dari mana dana tersebut berasal? Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, memberikan jawabannya. Menurutnya, biaya untuk program makan bergizi gratis ini akan diambil dari 20 persen anggaran wajib pendidikan. Program yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sudah dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun.
Namun, ada lebih banyak yang perlu kita ketahui. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama program adalah Sekolah Unggul Terintegrasi, yang akan dilaksanakan di 39 kabupaten/kota pada tahap pertama di tahun 2025. Program ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan sedang dibahas bersama dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Meskipun Kementerian PPN/Bappenas akan menerima anggaran sebesar Rp 1,97 triliun untuk tahun 2025, dana tersebut akan dialokasikan untuk dua program utama: perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 1,13 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp 839,52 miliar. Jadi, anggaran Bappenas tetap terfokus pada peranannya tanpa mencampuradukkan dengan program makan bergizi.
Sangat menarik melihat bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program penting seperti makan bergizi gratis dan sekolah unggulan. Pembagian anggaran yang jelas dan terencana menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik tanpa membebani anggaran kementerian lain. Ini adalah langkah positif untuk memastikan bahwa program-program sosial dan pendidikan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan.
Namun, tetap penting untuk terus memantau pelaksanaan dan realisasi anggaran ini agar bisa memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Dengan alokasi yang transparan dan spesifik, diharapkan setiap program dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
