Apakah kita sudah benar-benar memastikan bahwa setiap dana publik yang digunakan untuk acara besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI benar-benar sampai ke tangan yang tepat? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penyelenggaraan PON XXI yang berlangsung di Aceh dan Sumatra Utara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menegaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan informasi terkait kasus ini.
Asep menjelaskan, “Saya yakin teman-teman kita di PLPM dan ini juga sudah apa namanya, bergerak untuk mengumpulkan informasi.” Ini adalah langkah positif dari KPK yang mengajak masyarakat dan media untuk aktif melaporkan dugaan korupsi yang mereka temui. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran bisa lebih efektif.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah anggaran sebesar Rp516 miliar yang dialokasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk penyelenggaraan PON XXI. Namun, berbagai keluhan datang dari para atlet mengenai fasilitas yang tidak memadai. Beberapa atlet mengeluhkan konsumsi yang tidak layak, jalanan becek, dan lapangan yang berdebu, yang semuanya berdampak negatif pada performa mereka.
Koordinator Antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyatakan bahwa mereka mencurigai adanya praktek mark-up dalam pengadaan konsumsi atlet. Alfian berencana melaporkan dugaan ini ke KPK untuk diselidiki lebih lanjut. “Kami menduga adanya mark-up pada pengadaan konsumsi atlet dan permainan kotor lainnya pada ajang PON di Aceh. Oleh karena itu, kami berencana melaporkan dugaan ini ke KPK,” ungkap Alfian. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga berperan aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
KPK juga menegaskan akan mendukung penanganan kasus ini jika telah ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. “Apabila sudah ditangani Kepolisian, ya kita akan support Kepolisian untuk menangani perkara tersebut, begitu pun Kejaksaan,” kata Asep. Dukungan semacam ini penting untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan kasus yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Melihat situasi ini, sangat penting bagi kita untuk terus mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Ketidakpuasan para atlet yang berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam kompetisi harus menjadi perhatian kita bersama. Mari kita jaga harapan untuk melihat perubahan positif dan memastikan setiap dana yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya.
