Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan teguran tegas kepada pengusaha penggilingan padi yang masih nekat membeli gabah kering petani di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa harga gabah kering panen harus sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. “Kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab, termasuk pengusaha,” ujar Prabowo dengan tegas.
Teguran Keras Prabowo untuk Pengusaha
Prabowo tidak hanya memberikan peringatan, tapi juga mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan petani adalah milik bersama antara pemerintah dan pengusaha. “Penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik. Tapi punya tanggung jawab kesejahteraan petani,” tegasnya. Pernyataan ini tentunya memberi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan para petani, yang menjadi garda terdepan dalam produksi pangan Indonesia.
Peraturan Pemerintah Tentang Harga Gabah
Untuk memastikan harga gabah kering tetap stabil dan menguntungkan semua pihak, Prabowo berencana untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan harga gabah kering petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, harga ini akan memberikan keuntungan bagi pengusaha penggilingan padi, namun tetap memastikan kesejahteraan bagi petani.
“Ini harga yang menguntungkan kedua belah pihak, petani dan pengusaha,” tambahnya. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi ketimpangan harga antara petani dan pengusaha penggilingan padi.
Pemerintah Siap Ambil Alih Penggilingan Padi yang Melanggar
Jika pengusaha masih bandel dan terus melanggar aturan harga tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap untuk turun tangan. “Kalau perlu, pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi,” katanya dengan penuh keyakinan. Langkah ini tentunya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga gabah tetap stabil demi kepentingan petani.
Penegasan Menko Pangan Zulkifli Hasan
Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram berlaku untuk semua pembelian, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Bahkan, Bulog diberikan tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada periode Februari hingga April 2025 dengan harga yang sudah ditetapkan.
“Perusahaan yang tidak mematuhi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan mendapat sanksi. Harga tidak boleh ditawar-tawar,” ujar Zulkifli Hasan dengan tegas. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam menegakkan harga gabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasus Pelanggaran di Sumatera Selatan
Di Sumatera Selatan, beberapa perusahaan dikabarkan masih membeli gabah kering dengan harga di bawah Rp6.500 karena terbatasnya pembeli lain. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, yang berkomitmen untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan harga gabah yang sudah ditetapkan.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan kesejahteraan petani Indonesia dapat terjaga, sementara pengusaha penggilingan padi pun tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Pemerintah jelas tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
