KHABAR, JAKARTA – Seruan aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 mencuat deras di media sosial. Ajakan aksi yang mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” ini menuntut pembubaran DPR RI, salah satunya dipicu oleh isu tunjangan perumahan Rp50 juta yang diterima setiap anggota dewan.
Isu Tunjangan DPR Jadi Pemicu
Kemarahan publik mencuat setelah informasi soal tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan menyebar luas. Isu ini memunculkan sentimen negatif karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Gelombang kritik kemudian berkembang menjadi seruan untuk melakukan aksi pada 25 Agustus 2025 dengan tuntutan utama pembubaran DPR. Bahkan, dalam beberapa pesan berantai, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mengeluarkan dekrit membubarkan lembaga legislatif tersebut.
Sikap Buruh dan Mahasiswa
Meski ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada pihak resmi dari organisasi buruh maupun mahasiswa yang mengonfirmasi keterlibatan dalam aksi tersebut. Tokoh buruh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tidak akan ikut turun aksi. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus,” kata Jumhur. KSPSI sendiri sudah menjadwalkan demonstrasi pada 28 Agustus dengan tuntutan berbeda, yakni:
Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen
Penghapusan praktik outsourcing
Rencana aksi 28 Agustus itu akan digelar serentak di Gedung DPR RI, Istana Presiden Jakarta, serta sejumlah kota industri seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga memastikan tidak akan turun ke jalan pada 25 Agustus. Mereka telah menggelar aksi pada 21 Agustus di depan kompleks parlemen, menolak revisi UU KUHAP dan UU Penyiaran, serta mengecam praktik militerisme di ranah sipil dan intimidasi terhadap gerakan rakyat.
Situasi di Depan Gedung DPR
Pantauan terkini pada Senin pagi, 25 Agustus 2025, di depan Gedung DPR/MPR menunjukkan aparat keamanan sudah bersiaga. Pagar beton dipasang di depan gerbang utama meski kawat berduri belum terlihat. Kendaraan taktis aparat berjaga di area dalam gedung, namun arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau lancar tanpa pengalihan. Jumlah massa aksi masih sangat sedikit, sekitar 50 orang, dengan aktivitas tersebar di sekitar area. Salah seorang peserta aksi bernama Asy’ari mengaku berjalan kaki dari Sukabumi untuk ikut unjuk rasa. “Saya datang untuk menjalankan aksi tanpa terafiliasi aliansi apapun. Aksi ini inisiatif pribadi sebagai keresahan saya sebagai rakyat terkait isu kenaikan gaji anggota dewan yang ironi di tengah sulitnya kondisi ekonomi,” ujar Asy’ari.
Selain sejumlah pendemo, pedagang kaki lima dan awak media juga mulai berdatangan di sekitar lokasi.
