KHABAR, JAKARTA – Biaya jabatan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah perhitungan anggaran menunjukkan angka fantastis. Berdasarkan pagu APBN 2025, biaya jabatan untuk 580 anggota DPR mencapai Rp 1,65 triliun per tahun, atau sekitar Rp 237,9 juta per orang setiap bulan.
Detail Perhitungan Biaya Jabatan DPR
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa perhitungan tersebut bukan hanya gaji pokok, melainkan termasuk tunjangan melekat, tunjangan kinerja, dan dukungan kerja.
“Basisnya jelas: pagu APBN 2025 menyebutkan kurang lebih Rp 1,65 triliun untuk 580 anggota pada 2025. Jika dibagi 580 lalu dibagi 12 bulan, hasilnya kurang lebih Rp 237,9 juta per bulan. Rencana tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan belum termasuk angka tersebut; jika diberlakukan, total bisa menembus sekitar Rp 287,9 juta per bulan,” kata Achmad, Selasa (26/8/2025).
Perdebatan publik semakin menguat karena gaji pokok anggota DPR selama ini disebut hanya Rp 4,2 juta per bulan. Namun, jika ditambahkan tunjangan dan fasilitas lain, jumlahnya membengkak hingga ratusan juta rupiah.
Perbandingan dengan Guru dan Buruh
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Achmad membandingkan angka tersebut dengan profesi guru dan buruh.
Guru PNS muda dengan sertifikasi pendidik rata-rata hanya menerima Rp 5,5–5,7 juta per bulan, dengan gaji pokok sekitar Rp 2,79 juta.
Buruh di DKI Jakarta diperkirakan menerima UMP sekitar Rp 5,4 juta pada 2025.
Buruh di Jawa Tengah hanya sekitar Rp 2,17 juta per bulan.
Dengan perbandingan itu, biaya jabatan DPR sebesar Rp 237,9 juta per bulan setara:
44 kali lipat UMP DKI Jakarta,
110 kali lipat UMP Jawa Tengah,
43 kali lipat penghasilan guru PNS muda bersertifikasi.
“Angka-angka tersebut memberi gambaran tingkat ketimpangan yang dirasakan publik saat belanja parlemen melonjak signifikan,” ujar Achmad.
Perbandingan dengan Negara Lain
Achmad juga menyoroti ketimpangan ini jika dibandingkan dengan standar internasional.
Di Amerika Serikat, anggota Kongres menerima USD174.000 per tahun, atau sekitar 11–12 kali lipat gaji pekerja upah minimum.
Di Inggris, anggota parlemen mendapat sekitar £94.000 per tahun, dengan rasio hanya 4 kali lipat dari pekerja penerima National Living Wage.
“Di negara lain, jurangnya tak sedalam itu. Politik dan ekonomi tiap negara tentu berbeda, tetapi arah kebijakannya relatif sama: membatasi rasio agar tetap masuk akal di mata pembayar pajak,” pungkasnya.
