KHABAR, JAKARTA – Gelombang demonstrasi di berbagai kota besar, terutama kawasan Jabodetabek selama tiga hari terakhir, dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor jasa yang menyumbang 45 persen perekonomian atau sekitar Rp 9.900 triliun per tahun, menjadi yang paling terpukul akibat terhentinya aktivitas masyarakat.
Kerugian Ekonomi Akibat Demo
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyebut kerugian yang dialami cukup besar karena sektor jasa mengalami penurunan signifikan dalam dua hingga tiga hari terakhir.
“Kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia (khususnya Jabodetabek) cukup besar. Sektor jasa turun cukup signifikan dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa ini berkontribusi sekitar 45 persen dari ekonomi nasional atau sekitar Rp 9.900 triliun per tahun,” kata Huda, Senin (1/9/2025).
Ia menambahkan, bila aktivitas sektor jasa terganggu 10 persen saja dalam tiga hari, maka potensi kerugian bisa mencapai Rp 8 hingga 9 triliun secara makro.
“Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10 persen saja, maka kerugian bisa mencapai Rp 8 – 9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” ujarnya.
Kerugian ini berdampak langsung pada transportasi daring, sektor ritel, pusat perbelanjaan, hingga usaha kecil di sekitar titik aksi yang mengalami penurunan omzet drastis.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terancam
Menurut Huda, pelemahan sektor jasa bisa menekan daya beli masyarakat dan mengurangi kontribusi pajak yang menjadi sumber penerimaan negara.
Selain itu, terganggunya distribusi barang dan melemahnya investasi akan membuat dunia usaha semakin waswas.
“Ekonomi Indonesia akan lebih melambat ketika tidak ada investasi masuk, dunia usaha juga waswas dampak demo makin meluas. Investasi pasti akan berkurang, ketersediaan lapangan kerja akan terbatas,” katanya.
Huda menilai pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada agar biaya sosial dan ekonomi tidak semakin membesar.
“Maka Pemerintah wajib mengevaluasi kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Terakhir pemerintah memberikan keterangan dengan data yang valid terkait dengan perekonomian, tidak seperti yang dilakukan oleh BPS tempo hari,” pungkasnya.
BI Jaga Stabilitas Rupiah
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memastikan langkah stabilisasi tetap dilakukan untuk menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah di tengah gejolak pasar akibat demo.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan BI tetap hadir di pasar agar Rupiah bergerak sesuai nilai fundamentalnya.
“Bank Indonesia (BI) akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kecukupan likuiditas Rupiah di tengah gejolak di dalam negeri,” kata Erwin.
BI memperkuat intervensi di pasar dengan instrumen non-deliverable forward (NDF), transaksi spot, DNDF, serta pembelian dan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
“Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi, termasuk intervensi NDF di pasar off-shore dan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder,” ujarnya.
Selain itu, BI juga menjaga kecukupan likuiditas perbankan dengan membuka akses melalui repo, fx swap, pembelian SBN, hingga fasilitas pembiayaan agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.
“Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas Rupiah dengan membuka akses likuiditas kepada perbankan melalui transaksi repo, transaksi fx swap dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta lending/financing facility,” tegasnya.
