KHABAR, JAKARTA – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan tidak ada rencana penerapan darurat militer pasca kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah daerah. Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial X setelah demo besar-besaran berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir.
TNI dan Polri Solid
Jenderal Tandyo menyampaikan bahwa TNI tetap solid bersama Polri dalam menjaga keamanan nasional.
“Saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut Tandyo, kehadiran TNI hanya sebatas membantu Polri, bukan mengambil alih situasi keamanan.
Bantahan Isu Darurat Militer
Tandyo menegaskan kembali tidak ada rencana untuk mengambil alih lewat darurat militer.
“Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil terima,” tegasnya.
Ia menambahkan, TNI akan selalu berada di posisi pendukung, sementara Polri menjadi garda terdepan dalam menangani kerusuhan.
Klarifikasi Isu Cipta Kondisi
Selain membantah isu darurat militer, Tandyo juga menolak anggapan bahwa TNI menciptakan kondisi kerusuhan belakangan ini.
“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang terus di belakang Polri,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Tandyo menekankan bahwa seluruh aparat negara tetap bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tengah situasi sosial yang memanas.
