Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan sikapnya untuk tidak terburu-buru dalam membangun universitas baru sebagai solusi pemerataan pendidikan. Menurut Stella, kebijakan pemerataan pendidikan tidak selalu harus diimplementasikan dengan cara mendirikan universitas baru, mengingat adanya keterbatasan anggaran negara.

Pada acara peluncuran Rekomendasi Kebijakan Pendidikan yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober, Stella menegaskan pentingnya mengalokasikan anggaran secara bijaksana. Ia berpendapat bahwa harus ada skala prioritas dalam kebijakan pendidikan, terutama untuk memastikan dana yang ada digunakan secara efektif.

“Jangan sampai kita jadi gali lubang tutup lubang,” ungkap Stella, memperingatkan bahwa anggaran untuk universitas baru dapat mengurangi dana bagi perbaikan kampus yang sudah ada.

Stella menekankan bahwa komitmen pemerintah harus tetap terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pendidikan, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Menurutnya, konsep adil dalam pendidikan berarti memastikan akses pendidikan yang merata tanpa mengorbankan kualitasnya.

Perspektif Berbeda dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda dalam program pemerataan pendidikan. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pembangunan unit sekolah baru dan rumah belajar nonformal adalah solusi yang lebih tepat untuk mencapai pemerataan pendidikan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya yang didukung Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan ini dalam keterangan resminya di Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2024.