KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan akses keuangan masyarakat melalui peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, merata, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD di Aula Eka Hapakat, Kamis (17/4/2025).
Pentingnya Sinergi untuk Program Strategis
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Sri menyoroti perlunya sinergi antarpihak untuk menyusun program-program strategis.
“Rakorda ini semoga sinergi kita makin kuat, dan kita dapat merumuskan berbagai program strategis, untuk memperluas akses keuangan di Bumi Tambun Bungai,” ujar Sri.
Ia menyampaikan pentingnya TPAKD membangun klaster ekonomi berbasis potensi lokal.
Beberapa sektor yang disebut meliputi:
- Pertanian
- Perikanan
- Kehutanan
- Pariwisata
Akses Layanan Keuangan yang Merata
Sri menegaskan bahwa potensi besar Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan infrastruktur keuangan yang kuat.
“Di sini peran penting TPAKD, sebagai garda terdepan dalam meningkatkan akses keuangan yang mudah dan terjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
TPAKD juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum tersentuh layanan keuangan formal.
Inovasi Produk Keuangan Inklusif
Sri juga menekankan pentingnya inovasi dan evaluasi berkelanjutan dalam program kerja TPAKD.
Ia menyebutkan perlunya kolaborasi aktif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merancang produk keuangan inklusif.
“Optimalisasi produk layanan keuangan, baik tabungan atau simpanan, kredit atau pembiayaan, asuransi, pasar modal, maupun produk keuangan lainnya,” ungkap Sri.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses
Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, turut menyampaikan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam pelaksanaan program TPAKD.
“Program ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa dilakukan secara individualistis, tentunya ini perlu dilakukan secara sinergi dan kolaborasi,” ujarnya.
Arahkan TPAKD ke Visi Nasional
Rakorda ini menjadi langkah konkret Pemprov Kalteng untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Seluruh upaya TPAKD ini diarahkan untuk mendukung visi nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
(asp)
