KHABAR, PALANGKA RAYA – Investasi di Kalimantan Tengah mencatatkan capaian gemilang pada triwulan pertama tahun 2025, dengan total realisasi mencapai Rp7,16 triliun.
Angka ini mencerminkan pertumbuhan investasi sebesar 43,50 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2024.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya bahkan mencapai 72,04 persen.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, mengungkapkan bahwa dari total investasi tersebut, Rp3,30 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp3,86 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
“Secara akumulatif, sektor primer masih terus mendominasi realisasi investasi di Bumi Tambun Bungai,” jelas Sutoyo, Rabu (11/6/2025).
Berikut rincian investasi berdasarkan sektor utama:
Pertambangan: Rp2,72 triliun
Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan: Rp2,59 triliun
Industri makanan: Rp980,73 miliar
Untuk investasi dari PMA, tiga subsektor utama penyumbangnya adalah:
Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan: Rp1,76 triliun
Industri makanan: Rp894,79 miliar
Pertambangan: Rp525,61 miliar
Sedangkan pada PMDN, sektor dominan adalah:
Pertambangan: Rp2,20 triliun
Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan: Rp825,43 miliar
Jasa lainnya: Rp434,56 miliar
Target dan Dampak Investasi untuk Kalteng
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan target realisasi investasi Kalteng pada tahun 2025 sebesar Rp25,93 triliun.
Sutoyo menjelaskan bahwa data realisasi investasi ini dihimpun melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya investasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Serapan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong kesejahteraan melalui peningkatan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo terus mendorong pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi.
Kebijakan ini berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan biru, demi mendukung visi pembangunan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045.
“Untuk pemerintah daerah, investasi dapat membantu menggerakkan perekonomian di sektor riil sehingga membantu meningkatkan penerimaan PAD dan distribusi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sutoyo.
