KHABAR, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor usaha perkebunan dengan mengintegrasikan basis data lintas instansi.
Langkah ini ditujukan untuk memetakan potensi riil daerah secara menyeluruh dan akurat.
Rapat koordinasi awal dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri.
Penyelarasan Data Jadi Langkah Awal
Pemprov Kalteng melakukan penyelarasan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perkebunan, Badan Pendapatan Daerah (Dispenda), dan data dari perusahaan-perusahaan perkebunan.
“Yang jelas, kita mulai dari data dasar. Ini menjadi langkah awal. Data dari BPS, Dinas Perkebunan, Dispenda, bahkan perusahaan, semuanya akan kita simpulkan dalam satu kolaborasi,” ujar Rizky.
Tahap awal kolaborasi dilakukan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Langkah berikutnya adalah melibatkan perusahaan-perusahaan yang belum tergabung dalam GAPKI.
“Setelah data itu clear dengan GAPKI, kita lanjutkan dengan perusahaan yang belum tergabung. Harapannya, yang belum jadi anggota GAPKI, bisa segera bergabung,” tambah Rizky.
Data Akan Diverifikasi hingga Level Kabupaten
Setelah divalidasi perusahaan, data akan diverifikasi ulang oleh pemerintah kabupaten masing-masing.
Fokus pendataan mencakup:
Data kebun plasma
Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Alat berat dan plat kendaraan KH
Penggunaan air permukaan
Jumlah tenaga kerja
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
“Fokus mencakup data plasma, CSR, alat berat, plat KH, penggunaan air permukaan, tenaga kerja, hingga NPWP. Setelah lengkap, data akan kita serahkan ke BPS sebagai satu pintu,” jelas Rizky.
Potensi Triliunan Rupiah dari Optimalisasi PAD
Meski belum membeberkan angka pasti, potensi PAD yang dapat dioptimalkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
“Kalau hitung-hitungan dari bapak Gubernur yang menggunakan pendekatan BBM, angkanya bisa sampai 3 triliun. Kita ambil separuhnya saja, itu sudah luar biasa,” ungkapnya.
Namun ia mengakui tantangan masih ada, khususnya dari tren Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang menurun.
“PAD kita kurang, DBH juga turun. Padahal logikanya harusnya meningkat. Tapi karena hitungan DBH ini kewenangan pusat, kita harap ada evaluasi ke depan,” katanya.
GAPKI Diminta Aktif Sosialisasi
Saat ini, GAPKI memiliki 120 anggota perusahaan besar swasta (PBS) di Kalimantan Tengah.
Jumlah total PBS di Kalteng hingga akhir 2024 mencapai 301 perusahaan, dengan izin usaha perkebunan seluas 3,27 juta hektare.
Dari jumlah tersebut, 210 perusahaan telah beroperasi dan 99 perusahaan belum beroperasi.
Sementara itu, luas kebun masyarakat tercatat 244.715,84 hektare, atau 17,96 persen dari total izin operasional.
Dari 210 PBS yang aktif, 132 perusahaan telah memiliki kebun plasma, sedangkan 78 lainnya belum.
“Kita ingin GAPKI bisa bantu sosialisasikan arahan pimpinan kita, Pak Gubernur. Ini soal kepentingan bersama,” tutup Rizky.
