KHABAR, PALANGKA RAYA – Jumlah responden Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 di Kalimantan Tengah melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Data tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam kegiatan SPI 2025 yang digelar di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng, Senin, 28 Juli 2025.
Peningkatan ini terjadi baik pada kelompok responden internal, eksternal, maupun ahli.
Lonjakan Jumlah Responden SPI 2025
Per 26 Juli 2025, jumlah populasi responden internal mencapai 2.644 orang.
Populasi eksternal tercatat sebanyak 2.739 orang.
Sementara itu, populasi responden ahli berjumlah 287 orang.
Bila dibandingkan tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan.
Tahun lalu, populasi internal hanya 1.316 orang, eksternal 314 orang, dan ahli 280 orang.
Angka ini mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dan ASN terhadap SPI.
Kendala Teknis Pengumpulan Data
Meski terjadi peningkatan jumlah responden, Leonard mengungkapkan adanya beberapa kendala teknis dalam proses pengumpulan data.
“Salah satunya adalah banyaknya data yang dinyatakan not clean atau ganda akibat pengisian yang tidak lengkap, seperti tidak mencantumkan nomor WhatsApp, email, atau tanggal mulai bekerja,” jelas Leonard.
Ia juga menyebut bahwa sebagian SKPD belum memperbarui data jabatan pegawai sesuai dengan referensi dari BKN atau BKD.
Hal ini menyulitkan proses validasi dan keakuratan data.
“Sebagian buku tamu perangkat daerah juga belum optimal dalam mencatat kunjungan masyarakat. Ini berdampak pada pendataan populasi eksternal,” tambahnya.
Upaya Pemerintah dan Dukungan KPK
Meski dihadapkan dengan tantangan, Pemprov Kalteng tetap optimis dalam meningkatkan kualitas SPI 2025.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan QR Code di seluruh lokasi strategis SKPD.
Langkah ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak masyarakat agar berpartisipasi sebagai responden eksternal.
Pemprov juga menghimbau agar seluruh ASN aktif berpartisipasi dalam pengisian SPI.
Plt Inspektur Daerah, Eko Sulistiono, menilai bahwa kendala yang dihadapi merupakan bagian dari proses pembelajaran.
“Ini bagian dari proses belajar untuk menuju kualitas data yang lebih baik,” ujar Eko.
Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Fadli Herdian dan Eka Putri Rahmayanti, memberikan apresiasi atas upaya Pemprov Kalteng dalam mendorong integritas.
Meski demikian, keduanya menekankan pentingnya peningkatan akurasi dan validasi data ke depan.
“Kita perbaiki bersama demi hasil SPI yang kredibel dan berdampak. Ini bagian dari reformasi sistemik,” tegas Leonard menutup kegiatan. (gnd)
