KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa program bantuan dan kartu yang pernah dijanjikannya saat kampanye akan tetap dijalankan melalui skema pemerataan pembangunan dan verifikasi ketat kepada penerima yang berhak.
Janji Kampanye Bukan Sekadar Gambar di Kartu
Dalam sesi tanya jawab bersama awak media Kalimantan Tengah pada 31 Juli 2025 di depan Istana Gubernur Isen Mulang, Gubernur menjawab pertanyaan seputar kartu kampanye yang dititipkan warga Kereng Bangkirai melalui reporter Jurnal TV.
Ia menegaskan bahwa program-program yang tertuang dalam kartu tersebut bukanlah sekadar simbol, melainkan bentuk visi-misi yang tengah dijalankan secara bertahap.
“Yang disampaikan ke kartu-kartu itu, ya kan, nanti yang berjalan nggak seperti begitu. Pasti ada vertifikasi. Layak nggak menerima, ya kan,” jelasnya.
Gubernur menyebutkan bahwa bantuan yang dijanjikan tidak akan diberikan sembarangan, tetapi berdasarkan kelayakan dan kebutuhan masyarakat.
Anggaran Ratusan Miliar untuk Pemerataan dan Desa
Ia menjelaskan bahwa telah dialokasikan anggaran besar untuk pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Berikut rincian anggaran yang disampaikan Gubernur:
Rp150 miliar untuk keadilan pemerataan pembangunan Kalimantan.
Rp250–500 juta per desa untuk pemerataan di tingkat desa.
Rp125–100 miliar untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Program ini, katanya, mencakup insentif untuk RT, ustazah, pendeta, dan tokoh agama lokal lainnya, serta pembangunan infrastruktur desa dan sarana penunjang lainnya.
“Makanya kami selalu untuk pembahasan ini, kami sudah mengundang juga kepala desa yang ada,” ujarnya.
Pendidikan Jadi Fokus Utama
Gubernur juga memprioritaskan sektor pendidikan sebagai bagian dari implementasi janji kampanye tersebut.
Ia menyebutkan telah dilakukan pendataan terhadap 35.000 calon penerima bantuan pendidikan, dengan potensi meningkat hingga 60.000 penerima.
“Bisa mencapai 60 ribuan, mungkin ada, miskin yang ekstrim, miskin di sosial itu,” katanya.
Program ini, kata Gubernur, sudah mulai dijalankan pada 2025 dan akan dioptimalkan pada tahun 2026 melalui anggaran murni.
Jenis bantuan pendidikan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar siswa seperti sepatu dan seragam.
Kualitas dan Akuntabilitas Jadi Prinsip Utama
Menjawab kekhawatiran publik soal korupsi dan penyelewengan, Gubernur menyatakan komitmennya menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan program.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan seluruh program dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program yang dijanjikan dalam kampanye bukan janji kosong, melainkan strategi pemerataan berbasis data dan seleksi penerima.
Gubernur berharap, stigma negatif tentang bantuan pemerintah bisa ditepis melalui program yang nyata dan transparan. (sav)
