KHABAR, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (25/08/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong.
Agenda utama rapat adalah mendengarkan jawaban Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Penjelasan disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo yang mewakili Gubernur.
Klarifikasi Pendapatan Daerah
Wagub Edy Pratowo memberikan tanggapan atas masukan fraksi, terutama soal penurunan PAD dan pendapatan transfer.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kalteng melakukan inovasi berkelanjutan dalam menggali sumber pendapatan daerah.
Upaya tersebut meliputi:
Peningkatan layanan perpajakan daerah.
Digitalisasi pengelolaan PAD melalui e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB.
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Penetapan target pendapatan yang realistis dan kredibel.
Efisiensi Belanja Daerah
Pemprov Kalteng juga memastikan pengelolaan belanja tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar.
Hal ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dalam program Huma Betang.
Penguatan Pelayanan Publik
Terkait mekanisme pengaduan, Pemprov Kalteng telah mengimplementasikan layanan SP4N-LAPOR dan PPID.
Kedua layanan ini bertujuan memastikan partisipasi publik sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
Pertumbuhan Ekonomi dan BUMD
Menanggapi pertanyaan Fraksi Golkar dan Demokrat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen.
Target ini dilakukan melalui optimalisasi sektor UMKM, pariwisata, serta penataan BUMD.
Proses penetapan manajemen BUMD kini mengikuti mekanisme fit and proper test oleh OJK untuk menjamin kualitas dan integritas pengelola.
Infrastruktur dan Ketahanan Daerah
Menjawab masukan Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan fokus pada ketahanan pangan, penanggulangan bencana karhutla, kekeringan, serta penanganan stunting.
Sementara Fraksi NasDem dan PKB menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran serta perhatian pada program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan UMKM.
Fraksi PAN juga meminta agar konektivitas wilayah pelosok dan perbatasan ditingkatkan, termasuk pemerataan kualitas pelayanan publik.
Inovasi Digital dan Pendidikan
Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD kini menggunakan sistem digital terpadu seperti SIPD-RI, E-Reviu, dan SIAPDes yang ditargetkan rampung pada 2026.
Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng menegaskan komitmen pada program unggulan Betang Cerdas dan Satu Keluarga Satu Sarjana.
Program ini disinergikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri.
Pengendalian Inflasi
Strategi pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi penyaluran dana transfer serta penggunaan SiLPA sesuai hasil audit BPK.
Penutup
Mengakhiri tanggapannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan terima kasih atas saran seluruh fraksi DPRD.
Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
Rapat turut dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, tenaga ahli, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.
