KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Tahun 2025 yang dipimpin oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa (21/10/2025).
Gubernur Dorong Sinergi dan Kepatuhan Pajak
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menyoroti penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat selama delapan bulan terakhir yang berdampak pada penerimaan daerah.
Ia menekankan pentingnya langkah nyata dan terukur untuk memperkuat basis pendapatan daerah, terutama melalui sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur Agustiar.
Gubernur juga meminta perusahaan pertambangan untuk mematuhi seluruh kewajiban pajak daerah, antara lain:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berplat KH
Pajak Air Permukaan
Pajak Alat Berat
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Selain kewajiban pajak, perusahaan juga diminta untuk:
Membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng
Memprioritaskan tenaga kerja lokal
Menjalankan program CSR yang bermanfaat
Menggunakan kendaraan berplat KH
Menggunakan material galian C yang berizin
Membuka rekening di Bank Kalteng
Melaporkan data alat berat secara berkala
Instruksi Tegas untuk Pemerintah Daerah
Gubernur Agustiar juga menginstruksikan kepada bupati dan wali kota se-Kalteng agar tegas menegakkan aturan pajak daerah.
Ia mendorong pembentukan Satgas Optimalisasi PAD yang didukung dengan anggaran dan sarana operasional memadai.
“Pemprov siap mendukung penuh setiap langkah yang diambil daerah dalam meningkatkan PAD,” tegasnya.
Pemprov dan Pemda Satukan Langkah
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan menyatukan langkah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menggali dan mengamankan potensi PAD sektor pertambangan.
“Melalui koordinasi dan kolaborasi, kita dapat mengurangi kebocoran, menekan tunggakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Leonard juga menekankan pentingnya peran BUMD, seperti:
PT. Bank Kalteng
PT. Jamkrida
PT. Banama Tingang Makmur
BUMD tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah di sektor strategis seperti energi, transportasi, dan pertambangan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Komitmen Menuju Kalteng Mandiri dan Berkelanjutan
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalteng yang Maju, Berkah, dan Bermartabat.
Melalui sinergi, digitalisasi, disiplin kepatuhan, serta keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, Pemerintah Provinsi Kalteng bertekad memperkuat fondasi ekonomi menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M, para bupati/wali kota se-Kalteng, pejabat daerah, serta pimpinan perusahaan pertambangan.
