Anggota Komite I DPD RI, Hilmy Muhammad, mengeluarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang membolehkan ekspor sedimentasi pasir laut. Dalam pandangannya, kebijakan ini bukan hanya mengancam kedaulatan bangsa, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan habitat biota laut. “Kebijakan ini tidak memberikan keuntungan jangka panjang. Yang ada hanya kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kedaulatan kita,” ujar Hilmy.

Kekhawatiran ini berakar dari penerbitan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari PP Nomor 26 Tahun 2023. Hilmy mempertanyakan alasan di balik regulasi tersebut dan mendesak pemerintah untuk membuka data penelitian tentang akumulasi sedimentasi sebagai dasar pembuatan kebijakan ini. “Kami butuh transparansi, terutama data penelitian yang menunjukkan dampak kebijakan ini,” tegasnya.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini menambah daftar hitam pemerintahan Jokowi dalam hal kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Hilmy berpendapat, “Jika dibiarkan, ini akan menjadi warisan buruk bagi pemerintahan Jokowi. Kita perlu mempertimbangkan lebih jauh tentang dampak jangka panjang dari kebijakan ini.”

Menanggapi kritik tersebut, Presiden Jokowi memberikan klarifikasi bahwa yang diekspor adalah sedimen, bukan pasir laut, dan menyatakan bahwa sedimen tersebut mengganggu ekosistem laut. Selain itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menegaskan bahwa pengerukan sedimen akan dilakukan sesuai dengan Laporan Survei yang menentukan batas pengerukan sesuai Permen KKP Nomor 47 Tahun 2024. “Pengerukan tidak akan melibatkan pasir laut. Kami sudah memiliki prosedur yang jelas,” ujarnya.

Namun, tetap saja, pertanyaan tentang efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini tetap menggelayuti pikiran banyak orang. Apakah langkah ini benar-benar menjawab masalah atau justru menambah masalah baru? Ini adalah momen penting bagi kita untuk berpikir kritis. Apakah kita siap mengorbankan lingkungan demi keuntungan sesaat?

Sikap kritis dan optimis sangat diperlukan di masa seperti ini. Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang diambil. Kita semua berhak mengetahui bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada lingkungan dan kedaulatan bangsa kita ke depan. Mari kita sampaikan pendapat dan tuntutan kita kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan lingkungan.