Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan komitmen tegasnya dalam memberantas mafia impor pangan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa lalu, ia menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya jika gagal menuntaskan masalah ini.

Amran menegaskan bahwa mafia impor akan ditindak tegas apabila ditemukan di lingkup Kementan.

“Mafia impor insya Allah kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur,” ujarnya di hadapan anggota Komisi IV.

Janji ini merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam menjaga integritas Kementerian Pertanian.

Sejak dilantik sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023, Amran telah mengambil langkah nyata dengan mencopot empat pegawai Kementan, termasuk dua direktur.

Langkah ini merupakan bukti keseriusannya dalam menegakkan aturan dan etika kerja di lembaga yang ia pimpin.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa tiga pegawai dengan jabatan eselon II dan III telah terbukti menerima suap dalam bentuk fee proyek pengadaan dari beberapa perusahaan dengan total mencapai Rp10 miliar.

Selain itu, ia juga mencopot satu pejabat eselon II yang terbukti menerima fee proyek senilai Rp700 juta.

Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang merusak citra dan kinerja Kementerian Pertanian.

Tindakan Mentan Amran ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan tiga pesan penting kepadanya, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, dan upaya mewujudkan swasembada pangan dalam jangka waktu 3-4 tahun.

Amran berkomitmen untuk menjalankan instruksi ini dengan baik agar sektor pertanian dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Dalam rapat kerja tersebut, Amran juga menyampaikan rencana program Kementerian Pertanian untuk tahun 2025.

Pada tahun tersebut, Kementan mendapat anggaran sebesar Rp29,37 triliun, termasuk tambahan dana sebesar Rp21,47 triliun.

Dana ini akan dialokasikan untuk berbagai program yang mendukung ketahanan pangan dan swasembada.

Sebagian besar anggaran, sekitar Rp15 triliun, akan digunakan untuk program “quick win” seperti cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare, intensifikasi pertanian di lahan seluas 80 ribu hektare, serta optimalisasi lahan (oplah) seluas 350 ribu hektare.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam waktu cepat guna mengurangi ketergantungan impor.

Selain itu, program “non quick win” juga menjadi fokus utama Kementan pada 2025.

Program ini meliputi peningkatan produksi padi dan jagung dengan anggaran sebesar Rp4,33 triliun, serta peningkatan produksi daging sapi, kerbau, dan susu dengan alokasi dana Rp2,14 triliun.

Diharapkan, program ini dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.