KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membuka kanal pengaduan resmi melalui laman humabetang.id untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Hingga Rabu (25/2/2026), sebanyak 30.000 aduan telah masuk melalui platform tersebut.
Antusias Warga Tinggi, Aduan Capai 30 Ribu
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).
“Melalui kanal ini silakan diadukan barangkali ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk. Ini sangat memudahkan kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depannya,” ujar Rangga.
Masyarakat yang mengajukan aduan wajib melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain:
KTP
Kartu Keluarga (KK)
Foto kondisi rumah
Keterangan kondisi ekonomi
Prioritas Warga yang Belum Pernah Terima Bantuan
Terkait warga yang sudah menerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT, Rangga menyebut mereka masih memiliki kemungkinan untuk terdaftar, namun bukan prioritas utama.
“Masih memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar ada pemerataan,” tegasnya.
1.432 Relawan Turun ke Lapangan
Menyadari keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah, Pemprov Kalteng menerjunkan 1.432 relawan ke seluruh desa dan kelurahan untuk verifikasi secara offline.
“Setiap desa minimal ada satu relawan, namun untuk wilayah dengan penduduk padat, kita tempatkan dua hingga tiga orang. Mereka bertugas membantu verifikasi di lapangan serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai nantinya,” tambah Rangga.
Kapuas dan Kotim Dominasi Jumlah Calon Penerima
Berdasarkan data saat ini, wilayah dengan jumlah calon penerima terbanyak adalah:
Kabupaten Kapuas
Kotawaringin Timur
Kotawaringin Barat
Kota Palangka Raya
Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Data Diperbarui Setiap Tiga Bulan
Pemprov Kalteng berkomitmen memperbarui data penerima setiap tiga bulan sekali guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Setiap triwulan akan ada update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkas Rangga.
Rangga juga menjanjikan penjelasan lebih rinci mengenai insentif untuk guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat pada pertemuan selanjutnya. (Bayu)
